Oleh: Saifullah Bonto (Sekretaris MPKS PD Muhammadiyah Pangkep)
PEDULIRAKYAT.CO.ID — Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa partai politik adalah salah satu wadah untuk memobilisasi rakyat, tempatnya para kelompok-kelompok kepentingan untuk bertarung secara gagasan dan yang tak kalah pentingnya, partai politik adalah lumbung aspirasi rakyat yang telah diatur secara konstitusi. Sehingga partai politik dalam negara yang berpaham demokrasi adalah sebuah keniscayaan.
Tantangan partai politik semakin beragam, apalagi pasca Pemilu. Tidak sedikit partai politik yang mendapatkan krisis kepercayaan, minimnya kolaborasi baik sesama koalisi mau pun non-koalisi serta sinergitas para pemimpin partai yang semakin menurun yang biasanya dipengaruhi oleh faktor ketidak berterimaan masing-masing pemimpin partai atas hasil pemilu, banyaknya kader-kader partai yang hengkang atas ketidak setujuan para pemimpin partainya selama proses pemilu.
Ragam dinamika yang terjadi di internal partai erat kaitannya dengan penerapan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh masing-maisng pemimpin partai. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Zatillah terkait dengan penerapan gaya kepemimpinan menggambarkan bahwa dengan gaya kepemimpian yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin partai akan menstimulus progresivitas kinerja para kader dan lingkungan kerja akan kondusif sehingga memudahkan untuk menciptakan langkah-langkah strategis demi mencapai tujuan daripada partai.
Gaya kepemimpinan ini merupakan metode yang khas digunakan oleh seorang pemimpin agar pengikut atau pun bawahannya dengan sukarela dapat mengikuti pemimpinnya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Ketika pengikut atau pun bawahan bisa dengan mudah dipengaruhi, maka untuk menyelaraskan tujuan pemimpin dan tujuan organisasi dapat dengan mudah diarahkan. Semua bermuara agar tujuan organisasi itu dapat tercapai.
Gaya Kepemimpinan Demokratis
Kepemimpinan demokratis sebagaimana yang dibahasakan oleh Kartini Kartono marupakan kepemimpinan yang partisipatif karena melibatkan semua unsur, sebelum mengambil keputusan para pengikut atau bawahan dimintai pendapat karena masing-masing memiliki hak untuk berpendapat. Kepemimpinan demokratis ini dapat dilihat ketika adanya aktivitas-aktivitas musyawarah, tindakan toleransi terhadap sesama dan mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi.
Gaya kepemimpinan demokratis ini pernah diterapkan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem (Nasional Demokrat). Sebelum Anies Rasyid Baswedan diputuskan sebagai Bacapres dari Partai NasDem, terlebih dahulu DPP Partai NasDem mengkonsolidasikan DPW Partai NasDem se-Indonesia. Masing-masing DPW pun membawa aspirasi dari masing-masing DPDnya dan mengerucut hingga tiga nama yakni Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Tiga nama hasil rembukan DPW Partai NasDem se-Indonesia ini diserahkan ke Ketua Umum untuk kemudian diputuskan satu nama. Akhirnya Anies Rasyid Baswedan menjadi Bacapres dari Partai NasDem.
Gaya Kepemimpinan Otoriter
Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang menyentralisasi wewenang sebagaimana yang dikemukakan oleh Parashakti dan Stiawan dalam studinya yang bertajuk “Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Bawahan” bahwa kepemimpinan otoriter adalah wewenang atau kekuasaan mutlak hanya berpusat pada pemimpin. Para bawahan tidak berpartisipasi dalam memberikan keputusan, ide mau pun saran atau lebih tepatnya tidak diikutsertakan oleh pemimpinnya.
Terpusatnya kekuasaan pada satu individu membuat para pengikut atau bawahan bergantung pada pemimpinnya semata, tanpa andil seorang pemimpin mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Penerapan gaya kepemimpinan ini mengarahkan agar pemimpin itu ditakuti agar apa yang dikatakan oleh pemimpin, para pengikut mutlak harus tunduk dan mengikutinya. Tak hanya sampai disitu, gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin dalam membuat kebijakan tak peduli apakah pada tahap pengimplementasian dapat menyelesaikan masalah atau malah merugikan bawahannya.
Studi yang dilakukan oleh Marcus Mietzner yang berjudul “Indonesia’s 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of The Party System” menjelaskan bahwa PDI-Perjuangan bertahan karena Megawati. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam praktik kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri begitu sentralistik dan cenderung otoriter, kekuasaan Megawati di partai moncong putih tersebut absolut dan tak bisa digugat oleh siapa pun.
Namun gaya kepemimpinan otoriter ini terbilang efektif dalam tubuh PDI Perjuangan. Hal ini dapat dilihat pada case Pilkada Jawa Tengah tahun 2018. Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengultimatum para kadernya termasuk pengurus PDI Perjuangan di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah agar memenangkan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Utimatum dari seorang ketua umum ini dianggap efektif sebab dibarengi dengan konsekuensi pemecatan para pimpinan PDI Perjuangan se-Jawa Tengah apabila pasangan Ganjar dan Taj Yasin tidak berhasil menduduk pucuk kepemimpinan di Jawa Tengah. Adanya konsekuensi pemecatan ini membuat para pimpinan partai memberikan kinerja yang maksimal demi mencapai tujuan partai. Hasilnya pun Ganjar dan Taj Yasin memenangkan Pilkada Jawa Tengah pada saat itu.
Gaya Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mengorientasikan pada ikatan komitmen antara pengikut dan organisasi demi memudahkan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi. Pada studi yang berjudul “Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi” yang ditulis oleh Soleha dan Hersugondo menjabarkan bahwa dalam kepemimpinan yang transformasional, tidak hanya mmemperkuat komitmen antara pengikut dan organisasi tapi antara pemimpin dan mengikut menjalin hubungan yang dekat. Tujuannya agar para pengikut atau bawahan merasa lebih dipercaya sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya terutama dalam membangkitkan motivasi para pengikut atau bawahan.
Contoh gaya kepemimpinan transformasional ini dapat dilihat dari hasil studi yang dilakukan oleh Maulana dan Faturochman yang menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan transformatif cenderung lebih efektif di Partai Islam di banding Partai Nasionalis. Partai Islam direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasionalis direpresentasekan oleh Partai Demokrat.
Berdasarkan hasil studi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera memiliki persepektif tersendiri mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah entitas politik yang punya makna khusus, musyawarah yang mengedepankan suara mayoritas tidak semata-mata menjadi landasan untuk memilih pemimpin atau ketua partai. Terkait pengangkatan pemimpin, pembuatan keputusan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip agama. Ketaatan anggota kepada pemimpin dan organisasi bukan berdasarkan imbalan tapi harus dimulai dengan kesadaran diri, sikap moral dan tingkah laku pemimpin yang dapat diteladani.
Partai Demokrat sebagai representasi dari Partai Nasionalis menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam bersikap termasuk dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Selama memenuhi asas demokrasi yakni didukung oleh suara mayoritas maka seorang pemimpin dapat diangkat.
Mengacu pada hasil studi tersebut bahwa gaya kepemimpinan transformasional efektif pada kedua partai ini namun gaya kepemimpinan transformasional lebih efektif pada Partai Islam dalam hal ini direpresentasikan oleh pada Partai Keadilan Sejahtera. Adanya faktor keteladanan yang menjadi syarat dalam mengangkat pemimpin menjadikan hubungan antara pemimpin partai dan anggota partai lebih mendalam. Anggota partai merasa lebih dihargai sebab tak harus berlandaskan imbalan yang notabenenya merusak moral anggota partai.
Sebagai kesimpulan, gaya kepemimpinan yang efektif dalam partai politik ini tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Idealnya, seorang pemimpin dalam mengelolah partai politik harus memiliki beberapa macam gaya kepemimpinan sebab seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan segala tantangan kepemimpinan yang ada dalam partai ke depannya. Seorang pemimpin harus memahami secara realitas dan fleksibiltas anggotanya terutama dalam partai politik yang notabenenya masing-masing individu punya latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi pendidikan, budaya mau pun agama. Gaya kepemimpinan yang disesusaikan dengan situasi dan kondisi internal partai politik akan menentukan efektivitas untuk memaksimalkan fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam mencapai tujuannya dan oleh karena itu dengan mengetahui beberapa gaya kepemimpinan, seorang pemimpin yang akan datang dapat menerapkan dan mengelolah partai politik sesuai dinamika internal partai.
Tinggalkan Balasan