Parrhesia Rocky Gerung?

Ketika Sang Pengkritik Masuk ke Dalam Istana, Apakah Kebenaran Masih Berani Berbicara?

Oleh: Andi Hendra Dimansa (Pengamat Kebijakan Publik & Politik)

Ada sebuah ironi yang menarik pada Istana Negara hari ini.

Seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik kekuasaan, seorang intelektual yang terbiasa berdiri di luar lingkaran pemerintahan, kini justru masuk ke dalam salah satu ruang yang paling dekat dengan kekuasaan itu sendiri. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Peristiwa itu tentu bukan sekadar perpindahan tempat duduk.

Ia adalah perpindahan posisi epistemik sekaligus politik: dari orang yang berbicara kepada kekuasaan menjadi orang yang berbicara dari dalam struktur kekuasaan.

Di sinilah Michel Foucault menjadi menarik untuk dibawa masuk.

Bukan untuk menghakimi Rocky Gerung. Bukan pula untuk merayakan atau mencurigai keputusan politik Presiden Prabowo. Foucault justru membantu kita mengajukan pertanyaan yang lebih sulit: “apa yang terjadi dengan kebenaran ketika orang yang selama ini mengatakannya dari luar tiba-tiba memperoleh posisi di dalam kekuasaan?”

Pertanyaan itu penting karena “parrhesia” dalam pemikiran Foucault bukan sekadar keberanian berbicara.

Dalam kajian Konrad Kebung mengenai Foucault, “parrhesia” dipahami sebagai praktik mengatakan kebenaran yang memiliki hubungan erat antara perkataan dan tindakan. Seorang “parrhesiast” bukan hanya orang yang pandai mengucapkan sesuatu yang benar, melainkan seseorang yang mempertaruhkan dirinya melalui kebenaran yang ia ucapkan. Karena itu, antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan tidak boleh terdapat jurang yang terlalu lebar.

Dengan demikian, “parrhesia” tidak selesai pada keberanian berkata.

Ia baru memperoleh bobot etis ketika keberanian berkata itu bersedia menanggung konsekuensi.

Maka pertanyaan tentang Rocky Gerung hari ini sebenarnya bukan: apakah Rocky masih seorang pengkritik?

Pertanyaannya jauh lebih dalam:

“Apakah seorang pengkritik masih dapat menjadi ‘parrhesiast’ setelah ia memperoleh kursi di dekat kekuasaan?”

Dari Luar Kekuasaan ke Dalam Kekuasaan

Selama bertahun-tahun Rocky Gerung dikenal publik sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan kekuasaan politik. Kini ia menjadi bagian dari Wantimpres, lembaga yang secara hukum bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Di sinilah perubahan posisi menjadi penting.

Seorang intelektual yang berdiri di luar kekuasaan memiliki jarak tertentu terhadap kekuasaan. Jarak itu memungkinkan kritik. Ia dapat berkata tidak. Ia dapat mempertanyakan. Ia dapat mengganggu kenyamanan. Ia dapat mengatakan bahwa kebijakan tertentu keliru tanpa harus memikirkan konsekuensi birokratis dari kritik tersebut.

Tetapi ketika ia memasuki institusi kekuasaan, relasinya berubah.

Ia bukan lagi hanya subjek yang mengamati kekuasaan.

Ia menjadi bagian dari mekanisme yang ikut memproduksi pertimbangan bagi kekuasaan.

Ini bukan berarti kritik otomatis mati.

Namun medan etikanya berubah.

Sebab “parrhesia” selalu berhubungan dengan relasi antara kebenaran, keberanian, kebebasan, dan risiko.

Dalam pengertian itu, posisi di luar kekuasaan dan posisi di dalam kekuasaan menghadirkan jenis risiko yang berbeda.

Di luar kekuasaan, risiko seorang pengkritik mungkin berupa kehilangan popularitas, tekanan sosial, serangan politik, atau kehilangan akses.

Di dalam kekuasaan, risikonya justru dapat berbentuk lain: kehilangan privilese, kehilangan kedekatan, kehilangan kenyamanan, atau bahkan kehilangan posisi karena mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh kekuasaan.

Karena itu, justru setelah Rocky dilantik, pertanyaan tentang “parrhesia” menjadi lebih menarik.

Bukan karena Rocky harus terus-menerus berseberangan dengan pemerintah.

Tetapi karena fungsi kritik di dalam kekuasaan memiliki bentuk yang berbeda dengan kritik dari luar kekuasaan.

Seorang “parrhesiast” tidak harus selalu berkata “tidak”.

Kadang-kadang mengatakan “ya” juga bisa menjadi bentuk kebenaran.

Tetapi mengatakan “ya” harus lahir dari pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari kebutuhan untuk mempertahankan posisi.

Begitu pula mengatakan “tidak” tidak otomatis menjadikan seseorang “parrhesiast.”

Sebab seseorang dapat saja berkata keras, kontroversial, bahkan populer, tetapi belum tentu sedang mengatakan kebenaran dengan tanggung jawab etis.

Di sinilah Foucault menjadi jauh lebih rumit daripada sekadar slogan “berani mengkritik”.

Parrhesia Bukan Sekadar Kritik

Ada kecenderungan dalam kehidupan politik modern untuk menganggap kritik sebagai ukuran keberanian.

Semakin keras seseorang mengkritik pemerintah, semakin berani ia dianggap.

Semakin tajam kalimatnya, semakin kritis ia dianggap.

Semakin kontroversial pernyataannya, semakin besar pula kemungkinan ia memperoleh status sebagai intelektual yang “melawan arus”.

Padahal Foucault memberikan ukuran yang jauh lebih berat.

“Parrhesia” bukan sekadar keberanian verbal.

Dalam kajian Konrad Kebung, seorang “arrhesiast” harus memperlihatkan hubungan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Teori dan praktik tidak berdiri sebagai dua wilayah yang terpisah. Kebenaran harus menjadi sesuatu yang dijalani.

Dengan kata lain, “parrhesia” tidak bertanya hanya:

“Apakah engkau berani mengatakan kebenaran?”

Ia juga bertanya:

“Apakah engkau bersedia hidup di bawah konsekuensi dari kebenaran yang engkau katakan?”

Pertanyaan kedua jauh lebih berat.

Sebab mengatakan kebenaran ketika tidak ada sesuatu yang dipertaruhkan adalah satu hal.

Mengatakan kebenaran ketika sesuatu yang kita miliki dapat hilang karena perkataan itu adalah hal yang berbeda.

Di sinilah posisi Rocky Gerung sebagai Wantimpres menjadi menarik secara filosofis.

Selama berada di luar kekuasaan, kritik dapat diarahkan kepada pemerintah.

Kini, setelah menjadi bagian dari Wantimpres, kritik memiliki kemungkinan diarahkan “kepada kebijakan dari dalam ruang tempat kebijakan itu dipertimbangkan.”

Dan ini justru bisa menjadi ujian yang lebih serius.

Sebab kritik dari luar dapat memperoleh tepuk tangan.

Kritik dari dalam mungkin justru tidak memperoleh siapa-siapa.

Tidak ada kamera.

Tidak ada potongan video.

Tidak ada sorak media sosial.

Tidak ada panggung.

Hanya ada ruang pertemuan, dokumen kebijakan, data, argumen, dan seorang penasihat yang harus mengatakan kepada kekuasaan bahwa sesuatu mungkin tidak sebagaimana yang ingin didengar.

Barangkali di situlah “parrhesia” menemukan bentuknya yang paling sunyi.

Ketika Kebenaran Tidak Lagi Berada di Panggung

Ada sesuatu yang sering dilupakan dari keberanian berbicara.

Kebenaran tidak selalu membutuhkan panggung.

Bahkan mungkin, kebenaran yang paling penting justru sering kali tidak memiliki penonton.

Rocky Gerung hari ini mengatakan bahwa Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia membedakan “mengkritik” dengan fungsi “kritis” terhadap kebijakan. Menurutnya, setiap kebijakan berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat dan karena itu diperlukan pembacaan yang mendalam dengan kepekaan etis.

Pernyataan itu menarik jika dibaca melalui Foucault.

Sebab Wantimpres memang bukan lembaga yang tugasnya sekadar mengamini.

Secara hukum, Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, bahkan kewajiban tersebut berlaku baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Pada saat yang sama, ada batas institusional yang penting: Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangannya kepada pihak lain.

Di sini terdapat paradoks.

Seorang “parrhesiast” berbicara.

Tetapi seorang anggota Wantimpres juga bekerja dalam ruang yang memiliki batas kerahasiaan institusional.

Maka “parrhesia” Rocky setelah masuk Wantimpres tidak dapat diukur semata-mata dari seberapa banyak kritik yang ia ucapkan kepada publik.

Justru mungkin ukuran yang lebih menarik adalah:

“Apa yang ia katakan kepada kekuasaan ketika publik tidak mendengarnya?”

Pertanyaan itu tidak dapat kita jawab dari luar.

Dan mungkin memang tidak seharusnya kita jawab dengan spekulasi.

Sebab nasihat Wantimpres secara institusional memiliki ruang yang tidak seluruhnya terbuka kepada publik.

Namun pertanyaan filosofisnya tetap dapat diajukan.

Jika seseorang memperoleh tempat di dekat pusat kekuasaan, apakah ia masih mampu mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar kekuasaan?

Jika jawabannya ya, maka posisi baru itu bukan akhir dari “parrhesia.”

Ia justru dapat menjadi bentuk baru “parrhesia.”

Tetapi jika kedekatan dengan kekuasaan membuat seseorang perlahan kehilangan keberanian untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, maka perpindahan dari luar ke dalam bukan lagi sekadar perpindahan jabatan.

Ia adalah perubahan hubungan seseorang dengan kebenaran.

Care of the Self: Sebelum Mengkritik Kekuasaan, Merawat Diri

Di sinilah konsep kedua Foucault menjadi penting: “care of the self”, atau kepedulian terhadap diri.

Konsep ini sering disalahpahami sebagai sikap individualistis: merawat diri, menjaga diri, memperhatikan diri sendiri.

Padahal dalam pembacaan Foucault, “care of the self” memiliki dimensi etis yang jauh lebih dalam.

Seseorang perlu membentuk dirinya sendiri agar mampu berhubungan secara bertanggung jawab dengan kebenaran.

Karena itu, “parrhesia” dan “care of the self” tidak dapat dipisahkan begitu saja.

Seseorang yang hendak mengatakan kebenaran kepada orang lain harus terlebih dahulu memiliki keberanian untuk berhadapan dengan kebenaran mengenai dirinya sendiri.

Ini bagian yang paling menarik untuk membaca Rocky Gerung hari ini.

Karena masuk ke dalam kekuasaan bukan hanya ujian terhadap pemerintah.

Ia juga ujian terhadap diri.

Apakah seorang pengkritik mampu mengkritik dirinya sendiri ketika ia mendapatkan akses kepada kekuasaan?

Apakah ia mampu mengoreksi pandangannya sendiri?

Apakah ia mampu mengakui ketika kebijakan pemerintah ternyata benar?

Apakah ia mampu mengatakan bahwa kebijakan yang dahulu ia curigai ternyata memiliki dasar yang kuat?

Dan sebaliknya, apakah ia mampu mengatakan bahwa kebijakan yang datang dari pemerintahan yang sekarang ternyata bermasalah, meskipun ia sendiri berada di dalam lingkaran yang memberi pertimbangan?

Pertanyaan terakhir inilah yang paling berat.

Sebab kritik kepada lawan politik relatif mudah.

Kritik kepada kawan politik jauh lebih sulit.

Tetapi “parrhesia” tidak mengenal kenyamanan semacam itu.

Kebenaran tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.

Jika kemarin sebuah kebijakan dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip tertentu, maka prinsip itu semestinya tidak berubah hanya karena orang yang menjalankan pemerintahan berubah.

Di sinilah “care of the self” menjadi penting.

Merawat diri berarti juga merawat konsistensi moral diri.

Jangan sampai seseorang begitu lama mengkritik kekuasaan karena ia tidak memiliki kekuasaan, tetapi ketika ia mendapatkan kekuasaan, standar kritiknya ikut berubah.

Dari Kritik terhadap Penguasa Menjadi Kritik terhadap Diri

Ada tahap yang lebih tinggi dari sekadar kritik kepada penguasa.

Yaitu kemampuan mengkritik diri sendiri.

Inilah mungkin tantangan paling menarik bagi Rocky Gerung sebagai Wantimpres.

Dulu, ia dapat berbicara mengenai kekuasaan dari luar.

Sekarang ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri sebagai bagian dari sistem yang sebelumnya ia amati.

Ada semacam cermin filosofis di sana.

Selama berada di luar istana, mudah untuk mengatakan bahwa kekuasaan harus kritis terhadap dirinya sendiri.

Tetapi ketika seseorang sudah berada di dalam istana, ia harus membuktikan bahwa prinsip tersebut juga berlaku terhadap dirinya.

Maka “parrhesia” tidak lagi sekadar berbentuk:

“Presiden, kebijakan ini keliru.”

Ia dapat menjadi:

“Presiden, pertimbangan saya sendiri mungkin keliru.”

Ini jauh lebih sulit.

Sebab manusia sering kali lebih mudah mengkritik orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri.

Dan justru di situlah “care of the self” bekerja.

Seseorang yang benar-benar merawat dirinya secara etis tidak menjadikan identitas, jabatan, reputasi, atau posisi sebagai alasan untuk berhenti memeriksa dirinya.

Ia harus selalu bertanya:

Apakah saya sedang berbicara karena benar?

Ataukah karena ingin dianggap benar?

Apakah saya sedang mempertahankan prinsip?

Ataukah sedang mempertahankan posisi?

Apakah saya sedang memberi nasihat?

Ataukah sedang mencari pembenaran?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan terlihat di layar televisi.

Tetapi justru pertanyaan itulah yang menentukan kualitas seorang penasihat.

Istana dan Godaan Menjadi Cermin

Kekuasaan memiliki satu kemampuan yang sangat kuat: ia dapat membuat orang perlahan-lahan terbiasa dengan apa yang dahulu ia kritik.

Bukan karena semua orang berubah menjadi buruk.

Melainkan karena kekuasaan mempunyai mekanisme normalisasi.

Hari pertama seseorang masuk ke sebuah ruangan, ia mungkin merasa asing.

Hari keseratus, ia mulai terbiasa.

Hari kelima ratus, ia mungkin menganggap semuanya biasa.

Dan ketika sesuatu sudah dianggap biasa, kemampuan untuk mempertanyakannya dapat berkurang.

Foucault tentu mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan.

Kekuasaan bekerja melalui pembentukan cara melihat, cara berbicara, cara berpikir, dan cara memahami apa yang dianggap normal.

Karena itu, tantangan terbesar seorang intelektual ketika masuk ke dalam kekuasaan bukan hanya tekanan untuk diam.

Tekanan yang lebih halus adalah “terbiasa.”

Terbiasa dengan protokol.

Terbiasa dengan fasilitas.

Terbiasa dengan akses.

Terbiasa dengan bahasa birokrasi.

Terbiasa dengan argumentasi internal kekuasaan.

Terbiasa dengan alasan bahwa sebuah keputusan “tidak sesederhana yang terlihat dari luar.”

Semua itu mungkin benar.

Tetapi justru karena mungkin benar, seorang intelektual di dalam kekuasaan harus semakin berhati-hati.

Sebab pengetahuan tentang kompleksitas tidak boleh berubah menjadi alasan untuk kehilangan keberanian moral.

Kompleksitas memang membuat persoalan tidak sederhana.

Tetapi kompleksitas tidak berarti semua hal menjadi dapat dibenarkan.

Di sinilah “parrhesia” dibutuhkan.

Ia menjadi semacam jarum kompas yang terus bertanya:

“Di mana kebenaran dalam semua kerumitan ini?”

Apakah Rocky Harus Tetap Menjadi Rocky yang Lama?

Mungkin publik akan bertanya: apakah Rocky Gerung setelah menjadi Wantimpres harus tetap menjadi Rocky Gerung yang dulu?

Pertanyaan ini juga tidak sederhana.

Sebab “parrhesia” tidak berarti seseorang harus mempertahankan semua pendapatnya secara dogmatis.

Seorang pencari kebenaran justru harus mampu berubah ketika menemukan alasan yang lebih kuat.

Jika seseorang mempertahankan pendapat lama hanya karena takut dianggap tidak konsisten, maka ia sebenarnya sedang mempertahankan identitas, bukan kebenaran.

Karena itu, konsistensi intelektual bukan berarti tidak pernah berubah.

Konsistensi berarti memiliki prinsip dalam cara berubah.

Seseorang boleh mengubah pendapat.

Tetapi ia harus mampu menjelaskan mengapa ia berubah.

Seseorang boleh mendukung kebijakan pemerintah.

Tetapi dukungan itu seharusnya tidak lahir hanya karena jabatan.

Seseorang boleh menolak kebijakan pemerintah.

Tetapi penolakan itu juga tidak seharusnya lahir hanya karena kebiasaan menjadi oposisi.

Dengan demikian, “parrhesia” bukanlah identitas politik.

Ia adalah etika berbicara.

Dan etika berbicara tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang duduk di kursi kekuasaan.

Dari “Radical Break” ke Ujian yang Sesungguhnya

Ada kalimat Rocky Gerung yang muncul hari ini setelah pelantikannya. Ia menyebut dirinya mengalami semacam “radical break”, sementara dalam kesempatan lain ia menjelaskan perpindahan tersebut sebagai perpindahan dari luar ke dalam.

Kalimat tersebut menarik.

Sebab masuk ke dalam kekuasaan memang dapat dibaca sebagai sebuah “break.”

Tetapi “break” tidak selalu berarti memutus masa lalu.

Kadang-kadang ia berarti membawa seluruh masa lalu ke dalam ruang baru dan melihat apakah prinsip-prinsip lama masih mampu bertahan.

Rocky membawa sejarah kritiknya ke dalam Istana.

Pertanyaannya sekarang bukan apakah sejarah itu harus dilupakan.

Justru sebaliknya.

Sejarah itulah yang akan menjadi pembanding.

Publik dapat melihat bagaimana gagasan-gagasan yang selama ini ia ucapkan berhadapan dengan kenyataan pemerintahan.

Bukan untuk mencari kesalahan Rocky.

Bukan pula untuk menagih agar ia selalu berseberangan dengan Presiden.

Tetapi untuk melihat apakah ada kesinambungan antara perkataan dan tindakan.

Dan inilah tepatnya inti “parrhesia” sebagaimana dibaca Konrad Kebung dari Foucault: hubungan erat antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Seorang “parrhesiast” tidak harus selalu menjadi oposisi.

Ia hanya harus tidak kehilangan hubungan etis dengan kebenaran.

Politik Membutuhkan Orang yang Berani Mengatakan “Tidak”

Demokrasi tidak hanya membutuhkan orang yang mampu mengatakan “ya”.

Ia membutuhkan orang yang mampu mengatakan “tidak” pada saat yang tepat.

Tetapi ada satu hal yang lebih penting: demokrasi membutuhkan orang yang mampu menjelaskan “mengapa” ia mengatakan “tidak”.

Sebab penolakan tanpa argumen hanya menjadi kebisingan.

Kritik tanpa tanggung jawab hanya menjadi pertunjukan.

Dan keberanian tanpa refleksi dapat berubah menjadi kesombongan.

“Parrhesia” menuntut ketiganya: kebenaran, keberanian, dan tanggung jawab etis.

Karena itu, posisi Rocky sebagai Wantimpres mungkin justru memberikan ruang untuk menguji konsep tersebut dalam bentuk yang lebih konkret.

Selama berada di luar kekuasaan, kritik dapat diarahkan kepada kebijakan yang terlihat dari luar.

Kini ia memperoleh kesempatan melihat bagaimana kebijakan dibentuk, bagaimana informasi dipertimbangkan, bagaimana kepentingan bertemu, dan bagaimana keputusan negara lahir dari berbagai pertimbangan.

Jika pengalaman itu membuat kritiknya menjadi lebih matang, lebih berbasis pengetahuan, dan lebih bertanggung jawab, maka perubahan posisi dapat memperkaya praktik intelektualnya.

Tetapi jika kedekatan itu justru membuat kritik menjadi kehilangan keberanian, maka publik akan memiliki pertanyaan lain.

Bukan tentang Rocky sebagai pribadi.

Melainkan tentang nasib intelektualisme ketika masuk ke dalam struktur kekuasaan.