PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik.
Ruang Publik Edisi #8 dimulai pada pukul 16.00 WITA Jumat, 03 September 202 dua hari lalu. Kegiatan ini, yang dipandu oleh Luna Vidya sebagai host dan menghadirkan narasumber yakni Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si. (Bupati Luwu Utara Periode 2016 – 2021), DR. Ani W. Soetjipto, MA. (Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI/Pasca Kajian Gender SKSG UI) dan Lusia Palulungan (Pembina Dewi Keadilan Sul-Sel). Ruang Publik Edisi #8 mengangkat tema “Akses dan Peran Perempuan dalam Kebijakan dan Pembangunan Daerah”. Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting. Serta, diikuti oleh berbagai komunitas kepemudaan, sosial, pendidikan dan tokoh publik.
Luna Vidya selaku host membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif bersama narasumber.
Pandangan awal mengenai analisis konsep mengenai akses dan peran perempuan dalam kebijakan dan pembangunan daerah dipaparkan oleh DR. Ani W. Soetjipto, MA. Selaku Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI/Pasca Kajian Gender SKSG UI.
“Kalau kita berbicara mengenai akses dan peran perempuan dalam kebijakan dan pembangunan daerah, itu dapat diketahui melalui konsep women and political leadership, bagaimana perempuan meraih jabatan politik di eksekutif, mengetahui gaya kepemimpinan perempuan, dampak kebijakan, serta bagaimana menilai kinerja pemimpin perempuan,” ungkap Ibu Ani memaparkan konsep awal terkait akses dan peran perempuan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, Ibu Ani juga menyampaikan terkait beberapa tantangan yang dihadapi perempuan saat ini dalam menjadi seorang pemimpin apalagi pada pemilihan legislatif, salah satunya yaitu perempuan selalu dihadapkan dalam kondisi double bind dilema, yang dimana ketika perempuan menampilkan sosok feminim dan kelembutannya, hadir stereotip masyarakat yang masih menanggap bahwa perempuan tidak kompeten dan tidak layak menduduki posisi tersebut. Namun jika perempuan menampilkan sosok maskulinitasnya, mereka juga akan dikritik dengan tajam dan tidak disukai oleh masyarakat. Oleh karna itu beliau menekankan bahwa sangat penting perempuan keluar sebagai pemenang dan menemukan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Dalam merespon situasi akses dan peran perempuan terhadap kebijakan dan pembangunan daerah serta tantangan-tantangan yang dihadapi dengan menjadi seorang pemimpin perempuan, Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si. selaku wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016 – 2021 memaparkan terkait pandangan serta membagikan pengalamannya dalam menjadi seorang pemimpin daerah dan bagaimana beliau melawan stereotiping pemimpin perempuan yang selama ini melekat dimasyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang optimal dalam pembangunan daerah dan memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah seperti pada kegiatan musrembang. Tak hanya itu, sebagai seorang pemimpin kita perlu memastikan bahwa pemimpin hadir untuk memberikan ketenangan, rasa aman, serta kenyamanan sehingga mereka tidak asing dengan hadirnya perempuan sebagai pemimpin,” ujarnya.
Kemudian, Ibu Lusia Palulungan Palulungan selaku Pembina Dewi Keadilan Sul-Sel juga menyampaikan pandangannya dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan akses dan peran pempuan dalam pembangunan daerah.
“Sangat penting akses perempuan dalam berpartisipasi dan kontrol memberi manfaat terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya keterwakilan perempuan, bisa lebih progresif mendorong kebijakan dan anggaran responsif gender. Perempuan harus hadir sebagai pengambil keputusan pada ruang-ruang publik yang lain,” tutur Ibu Lusi.
Ibu Lusi juga menyampaikan kondisi budaya patriarki yang sudah melekat dimasyarakat. Dan menekankan bahwa pentingnya untuk menghapus patriarki dan mengubah pemikiran masyarakat dengan membangun presfektif baru bahwa sangat penting kebijakan responsif gender.
Tidak hanya itu, selaku aktivis dalam LSM, Ibu lusi juga menekankan bahwa sangat diperlukan kepemimpinan perempuan di tingkat grassrotts (akat rumput) sehingga dapat menghadirkan rencana program dan kebijakan dari level bahwa, karena hingga saat ini akibat budaya patriarki yang sudah melekat, kesempatan perempuan tertutup untuk menyuarakan hak-hak mereka. Maka dari itu harus ada keseimbangan antara pemerintah nasional hingga pemerintah desa untuk mendorong kebijakan responsif gender.
Selanjutnya, Luna Vidya memantik narasumber untuk menyampaikan pandangan terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengambil peran melalui kepemimpinannya dalam pembangunan daerah salah satunya pengambilan keputusan dalam Musrembang.
Melalui pengalamannya untuk turun di Musrembang desa, Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si. selaku Bupati Luwu Utara Periode 2016 – 2021 juga menyampaikan pandangannya terkait peran perempuan dalam pembangunan daerah.
“Pemerintahan hadir untuk semua warganya, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu. Jika melihat kondisi musrembang, sering kali perwakilan yang diutus hanya staff-staff yang ada di dusun, yang dimana tidak dapat dikatakan sebagai representasi masyarakat. Mereka juga seringkali hanya hadir secara fisik dan tidak memberikan respon terhadap isu apapun. Padahal, ketika turun di tengah masyarakat sangat banyak aspirasi masyarakat yang tidak tertuang di musrembang. Maka dari itu penting untuk menyediakan ruang khusus untuk perempuan terlibat aktif dalam musrembang,” tutur Ibu Indah.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ibu Ani kemudian menambahkan bahwa harus ada sinergi antara ranah eksekutif dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan meningkatkan jejaring dan kolaborasi untuk mendukung kepemimpinan perempuan dari level atas maupun bawah, yaitu desa. Salah satunya melalui Musrembang, yang dimana membutuhkan warga utamanya perempuan yang aktif, kapasitas dalam pengambilan keputusan, pengetahuan terkait kebijakan, anggaran maupun kritis dalam menghadapi masalah. Maka dari itu peran kita semua adalah membangun kapasitas perempuan dan mendorong kepemimpinan perempuan untuk memberikan akses dan meningkatkan peran mereka dalam kebijakan maupun pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan