Berita

Menguatnya Pelanggaran Norma, Diskusi Ijazah Palsu

443
0

PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Baru-baru ini muncul lagi diskusi yang forumnya dinamai TELISIK CORNER dilaksanakan pada tanggal 13 juni 2020 dan desebarkan oleh beberap media sosial, dengan beberap isu diskusi diantaranya “ijazah palsu bupati buton selatan”

Saeful, SH., MH seorang Pegiat Ilmu Hukum Tata Negara mengatakan diskusi yang menyoal Ijazah Palsu merupakan diskusi yang tidak tepat, pasalnya dalam ilmu hukum administrasi Negara tidak mengenal bahwa bupati itu adalah orang atau indivudu yang berhak dan boleh memperoleh ijazah, akan tetapi bupati adalah jabatan pemerintah yang ada pada tingkat kabupaten, sehingga tidak ada dasarnya baik secara ilmu hukun administrasi Negara maupun akal sehat ketika jabatan yang dinamai bupati dikatakan memalsukan ijazah karena pada hakikatnya bupati adalah jabatan penerintah daerah kabupaten.

Terkait dugaan Ijazah Palsu telah kita lihat bersama bahwa Porles Mimika telah mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan No. SPP. Sidik/55/IV/2018 dengan dasar laporan yang telah diproses hukum tidak mencukupi bukti. Mengacu pada Negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, seharusnya ketika ada dugaan pelanggaran hukum oleh seseorang maka harus diselsaikan secara hukum pula , supaya tidak beroentasi pada kepentingan politik dan bersifat provokasi untuk menghakimi seseorang secara politik maupun pablik yang belum tentu kebenarannya. Pungkas Saeful, SH., MH Calon Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia.

Lanjut dia, Kalau kita mencoba juga memakai akal sehat dan juga pandangan hukum bahwa didalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam pasal 7 ayat (2) huruf B dinyatakan salah satu syaratnya untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati adalah berpendidikan Sekola Manengah Atas (SMA) atau sederajat, nah secara otimatis bahwa sebelum ditetapkannya sebagai calon bupati dan wakil bupati harus diverifikasi berkasnya secara teliti atas kelengkapan maupun validnya berkas yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala Daerah (PILKADA).

Oleh karena itu, dengan dilakukannya diskusi yang forumnya dinamai TELISIK CORNER dengan isu ijazah palsu bupati buton selatan dalam hal ini yang memangku jabatan sebagai bupati La Ode Arusani mempunyai hak dan juga mempunyai dasar hukum untuk memperoses hukum pihak-pihak yang terkait dalam diskusi tersebut kepada pihak yang berwenang dengan dugaan “penghinaan” pasal 310 KUHP dan dugaan pelanggaran undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (3) “pencemaran nama baik”, pasal 28 ayat (1) “penyebar berita bohong tanpa hak” jo pasal 45A. Tegas Saeful, SH., MH(rls/red)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here