PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Ketimpangan ekonomi tidak hanya melahirkan jurang kesejahteraan, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial, mempersempit mobilitas masyarakat, dan menghambat terwujudnya keadilan. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama LHKP PP Muhammadiyah dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) akan menyelenggarakan Roadshow Ketimpangan, sebuah forum diseminasi riset dan diskusi publik yang mengajak masyarakat membaca persoalan ketimpangan dari berbagai perspektif.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, pukul 15.00–18.00 WITA, di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No. 5 C, Makassar. Forum ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis.
Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka makro. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan hanya pertumbuhan yang tinggi. Ketika sebagian masyarakat menikmati kemajuan yang luar biasa, sementara sebagian lainnya masih kesulitan memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kepemilikan aset, maka di situlah ketimpangan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Basti.
Ia menjelaskan bahwa Roadshow Ketimpangan merupakan bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis riset sekaligus memperkuat literasi publik terhadap isu-isu ekonomi yang selama ini sering dianggap rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pembahasan mengenai kebijakan pajak kekayaan perlu ditempatkan dalam kerangka membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Karena itu, diskusi ini tidak diarahkan pada perdebatan politik sesaat, melainkan pada upaya menghadirkan solusi berbasis data, pengalaman internasional, serta nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa.
“Setiap kebijakan publik akan lebih kuat apabila lahir melalui dialog yang terbuka. Karena itu kami ingin masyarakat ikut memahami persoalan, mendengarkan hasil riset, lalu bersama-sama mendiskusikan alternatif kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Forum ini akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, peneliti LHKP PP Muhammadiyah David Efendi, aktivis lingkungan Iwan Dento, Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan Muh. Syaiful Saleh, akademisi Muh. Asratillah S., serta Basti Tetteng selaku Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan. Diskusi akan dipandu oleh Nurafni sebagai moderator.
Selain menyampaikan hasil riset mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia, para narasumber juga akan membuka ruang dialog dengan peserta sehingga forum ini diharapkan melahirkan pertukaran gagasan yang konstruktif. Acara akan diselingi penampilan musik dan pembacaan puisi yang memberikan nuansa reflektif terhadap tema keadilan sosial.
Basti Tetteng mengajak mahasiswa, dosen, peneliti, aktivis organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat umum untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar bersama.
“Perubahan besar selalu diawali oleh kesadaran kolektif. Kami berharap masyarakat Makassar hadir bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai bagian dari percakapan penting tentang masa depan ekonomi Indonesia. Semakin banyak gagasan yang bertemu, semakin besar peluang kita melahirkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Basti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8/2028).
Tinggalkan Balasan