Oleh: H. Sariat Arifia (Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia
PEDULIRAKYAT.CO.ID — Dalam satu hari ini, sudah banyak kupasan soal Gibran. Dari sudut pandang hukum, ceritanya sederhana. Gibran naik ke kursi wakil presiden melalui produk hukum yang cacat, dan ketika itu pihak yang diuntungkan oleh putusan cacat itu diam seribu bahasa. Kini kursinya lepas akibat lahirnya produk hukum yang lain, dan pihak yang kemarin diam sekarang ribut. Fenomena ini menunjukkan bahwa di antara dua peristiwa itu ada satu hal yang tidak berubah, yaitu hukum kita masih diperlakukan sebagai alat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, adalah putusan yang membuka syarat usia calon presiden dan wakil presiden bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan itu diambil dengan suara lima banding empat oleh majelis yang diketuai Anwar Usman, paman Gibran sendiri. Ini melanggar asas tertua dalam peradilan, nemo judex in causa sua: tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar melanggar etik berat dan mencopotnya dari kursi ketua.
Tetapi putusannya tetap berlaku. Padahal Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim mundur dari perkara yang menyangkut keluarganya, dan menyatakan putusan yang melanggar kewajiban itu tidak sah. Ketentuan ini tidak pernah dijalankan, karena tidak ada lembaga yang berwenang menyatakan putusan MK tidak sah. Hukum kita mengakui prosesnya salah, tetapi menerima hasilnya.
Waktu itu, setiap kritik dijawab dengan kalimat yang sama: putusan MK final dan mengikat, hormati hukum. Secara prosedur jawaban itu benar. Tetapi jawaban itu menutup mata terhadap cacat yang sudah dinyatakan sendiri oleh Majelis Kehormatan MK.
Kini arahnya terbalik. Pada 6 Oktober 2026, MK memutus permohonan perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan Denny Indrayana bersama sepuluh pemohon lain, di antaranya KIPP, Partai Ummat, dan sejumlah purnawirawan TNI. Permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima, karena para pemohon bukan pasangan calon sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Namun pertimbangannya jelas. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat setara SMA dari luar negeri. Dokumen yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan.
Perkara itu juga menguak Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan ini membuat calon tidak wajib menyerahkan bukti kelulusan SMA dari luar negeri, asalkan memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Sebuah ketentuan yang terasa “sangat Gibran”.
Putusan ini kemudian disusul putusan Mahkamah Agung. Setelah kalah di PTUN dan di tingkat banding, Subhan Palal mengajukan kasasi. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasinya dan membatalkan surat keterangan yang menyetarakan pendidikan luar negeri Gibran dengan SMA. Surat itulah yang dulu diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan. Selama beberapa hari, kubu yang dulu meminta semua orang menghormati putusan kini mempersoalkan putusan. Sebaliknya, sebagian yang dulu mengkritik Putusan 90 kini paling lantang berkata “hormati putusan pengadilan”. Pada 11 November, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat sebagai langkah awal pemakzulan. Sebelum rapat paripurna sempat memutusnya, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Akhirnya Gibran dipaksa oleh takdir untuk mundur.
Tulisan ini bukan hendak membicarakan Gibran tapi kita belajar untuk menangkap Pola yang terjadi di tengah tengah kita masih menunjukkan bahwa sikap terhadap hukum tidak ditentukan oleh isi dan proses putusan, melainkan oleh siapa yang diuntungkan. Inilah yang disebut rule by law: hukum dipakai oleh kekuasaan, dan keabsahan cukup diukur dari adanya pasal, putusan, atau prosedur formal.
Brian Z. Tamanaha, dalam On the Rule of Law: History, Politics, Theory (2004), menempatkan rule by law sebagai bentuk paling tipis dari negara hukum, yaitu hukum sekadar menjadi instrumen tindakan pemerintah. Tom Ginsburg dan Tamir Moustafa, dalam Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes (2008), memperlihatkan bagaimana rezim di Mesir, Chile, dan Singapura memakai pengadilan untuk mengukuhkan kekuasaan, bukan membatasinya. Kim Lane Scheppele menyebut gejala serupa di Hongaria dan Polandia sebagai autocratic legalism, kekuasaan dibangun melalui hukum yang sah secara formal, tetapi menggerus negara hukum dari dalam.
Padahal cita-cita para pendiri bangsa adalah Indonesia yang dikelola berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Amandemen ketiga memindahkan prinsip itu ke Pasal 1 ayat (3). Dengan ukuran itu, perjalanan Gibran dari 2023 sampai hari ini lebih mencerminkan machtsstaat daripada rechtsstaat.
Proses-proses hukum yang mengesankan adanya keistimewaan dan menguntungkan pihak yang berkuasa harus diminimalkan, sampai kemudian tidak ada lagi. Hanya dengan begitu pertanyaan kapan kita menjadi negara hukum bisa terjawab. Sekarang belum ada tanggalnya. Yang ada adalah ukuran: hukum dihormati dengan sikap yang sama, baik ketika menguntungkan maupun ketika merugikan.
Meminjam kerangka Lawrence M. Friedman dalam The Legal System: A Social Science Perspective (1975), ada tiga hal yang harus dibenahi bersamaan. Baik berupa Strukturnya, mekanismenya maupun subtansinya
Kasus Gibran menjadi catatan sejarah hukum Indonesia. Pihak yang dulu diam terhadap cacat Putusan 90 diuji kejujurannya. Pihak yang kini mendorong pemberhentian diuji kesetiaannya pada prosedur. Negara hukum tidak lahir dari pesanan kekuasaan, tetapi dari kebiasaan menghormati hukum secara substantif. Ingat, pemerintahan rezim manapun sejatinya berhutang kepada para pendiri bangsa ini, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berdasarkan atas hukum.


Tinggalkan Balasan