PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAROS — Sejarah baru, tidak ada proses pemilihan pada Musyawarah Daerah (Musyda) XXII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulsel, berlangsung di Kabupaten Maros, Sabtu 14 hingga Senin 16 Desember 2024.
Musyda itu, mengusung tema “Menata IMM: Memajukan Sulsel”, dengan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komisariat (PIKOM) dan Pimpinan Cabang (PC) se Sulsel.
Diketahui, bahwa para alumni bertanya-tanya siapa terpilih di Musyda DPD IMM di Maros. Namun sampai saat ini, belum ada berani menjawab, karena tidak ada proses pemilihan.
Alumni IMM Kasri Riswadi, sangat menyayangkan atas informasi yang ia dapatkan bahwa baru kali ini Musyda DPD IMM Sulsel, tidak ada lagi pemilihan. Menurutnya, IMM terlalu kejam untuk diperlakukan seperti itu.
“IMM terlalu kejam untuk diperlakukan seperti itu. Perhelatan musyawarah (tingkatan apapun dan di manapun), jika dirimu sudah alumni, maka sepantasnya tak usah lagi terlalu mencampuri. Dengan ngatur-ngatur, ngobrak-ngarahkan, desain kontestasi sesuai selera. zaman mereka ya bukan zamanmu,” tegas Kasri, sesuai keterangannya, Senin (16/12).
Alumni lainnya, Chae menyampaikan dengan dihilangkan proses Pemilihan Musyda DPD di Maros, maka itu cacat secara Kelembagaan. “Ini bukan kayak Wartek bos, kau main tunjuk-tunjuk saja ketua, formatur. Kalau begini cara-cara mu kau merusak saja organisasi,” ujar Chae.
Sementara itu, Basri Lampe juga sebagai Alumni ikut angkat bicara, bahwa tidak adanya proses pemilihan Musyda DPD IMM Sulsel, maka tidak ada terpilih formatur. Jika ada formatur dipilih oleh segolongan baik atas nama Ketua PC maupun siapa, maka itu hasilnya adalah pemilihan Prematur bukan pemilihan formatur.
“Kenapa saya katakan pemilihan Prematur, karena itu lahirkan di luar mekanisme yang telah di atur dalam proses Musyda. Secara tegas saya sampaikan, bahwa siapapun itu terlibat dari konsep atau cara-cara seperti ini, maka mau kembali diikutkan untuk DAD lagi,” jelas Baslam panggilan akrabnya.
Dilanjutkan, secara tegas Baslam, bahwa Panitia Pemilihan (Panlih) kenapa tidak melakukan Tatip Pemilihan, sesuai yang diatur. Karena Tatip Pemilihan tidak perlu lagi dimusyawarakan, laksanakan saja pemilihan sesuai Tatip Pemilihan karena itu bagian dari Pleno terakhir di Musyda.
“Karena bukan soal koalisi siapa kuat dan tidak kuat, menjadi persoalan karena tidak ada pemilihan. Saya berharap, dengan adanya cara-cara seperti ini dan Kabidor DPP adalah Panlih juga. Kenapa membiarkan cara-cara seperti ini? Bukan kah tanggung jawab mu menjaga nama baik organisasi? Maka dari itu, berharap kepada Ketum DPP agar mengambil sikap, untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada Musyda kali ini,” tegasnya.
PC IMM Makassar Timur dan IMM UNM Angkat Bicara
Fahri, selaku Kabidor PC IMM Makassar Timur angkat bicara bahwa atas nama Organisasi PC IMM Makassar Timur menolak hasil Musyda DPD IMM Sulsel di Maros. Karena tidak melakukan proses Pemilihan yang telah diatur di Pleno terakhir. Sehingga kembali mempertimbangkan untuk bergabung selaku Formatur yang ditunjuk dari PC IMM Makassar Timur.
“Sehingga kami, secara organisasi menyatakan sikap menolak hasil Musyda di Maros. Karena, ternyata cacat administrasi kalau tidak ada proses pemilihan. Kami sepakat dengan teman-teman dari IMM UNM, berharap agar dilakukan kembali proses pemilihan, demi menjaga nama baik IMM,” ujar Fahri.
Selain itu, Supardi Ketua KORKOM IMM UNM, menyampaikan, sangat menyayangkan dan menolak atas penetapan formatur (secara langsung tanpa adanya pemilihan) dan menggugurkan formatur yang tidak duduk di atas forum. Itupun ada calon formatur ditarik ke bawah forum agar formatur di atas forum tidak lebih dan kurang dari 12 sehingga Panlih menetapkan begitu saja tanpa adanya pemilihan
“Kami sangat sayangkan dan menolak atas penetapan formatur (secara langsung) dan menggugurkan formatur yang tidak duduk di atas forum. Capek-capek kami cari dana SWP untuk komisariat namun hak suara tidak diberikan. Kami anggap itu bukanlah musyawarah tapi voting,” tegas Supardi.
Lanjut Supardi, sama halnya deklarasi semua 24 cabang termasuk cabang Makassar mendeklarasikan diri memilih caketum adrian dan calon formatur 12 yang duduk diatas.
“Itu kami anggap tidak ada kesepakatan seperti itu dengan kami-kami yang ada di komisariat khususnya di UNM. Hal ini kami anggap menghancurkan demokrasi IMM di Sulsel,” tambahnya.
“Sempat terjadi ricuh, karena hanya kami di UNM menolak waktu itu. Namun kami tetap dihiraukan dari 24 cabang tersebut dan Panlih. Kami merasa mau percaya kemana lagi DPD maupun Cabang dihuni oleh oknum menjunjung kepentingan pribadi dan senior bukan kepentingan kebaikan organisasi,” tambahnya.
Terakhir, dikatakan bahwa kalau tidak ada PK terkait Musyda ini kader UNM lebih baik keluar dari PC IMM Kota Makassar dan akan membentuk PC IMM Makassar Raya. “Sikap kami ini untuk mau membentuk PC IMM Makassar Raya, karena itu lebih baik untuk IMM UNM,” tutupnya.
1 Komentar