PEDULIRAKYAT.CO.ID, BULUKUMBA — Aduan terkait dugaan pelanggaran di Pilkada Bulukumba 2024 mulai mencuat dengan adanya laporan masyarakat yang mengadukan petahana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba.
Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum administrasi negara yang diduga dilakukan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf yang juga berstatus sebagai petahana di Pilkada Bulukumba 2024.
Dalam surat aduan masyarakat yang diserahkan Syamsul Bahri Majjaga dan diterima oleh bagian Teknis dan Hukum KPU Bulukumba, Tri Fitriani, Senin, 16 September 2024 itu berkaitan dengan mutasi pejabat pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.
Dimana mutasi tersebut sebelumnya telah dilakukan Bupati Andi Utta di lantai 4 Gedung Pinisi pada tanggal 22 Maret 2024. Atau tepat pada proses tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai.
Dalam uraian aduan itu, Bupati Andi Utta diduga telah melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi Negara, sehingga Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang pada pokonya membatalkan Surat Keputusan (beschiking) pengangkatan Para Pejabat dilingkup Pemerintah Daerah Bulukumba dan memerintahkan agar para pejabat sebelumnya dikembalikan ke tempat semula.
Menurut Syamsul Bahri Majjaga, mutasi menjelang Pilkada dinilai telah melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang larangan penggunaan wewenang yang berpotensi merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan Bupati Andi Utta terhadap para Pejabat dilingkup Pemkab Bulukumba tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam.
Maka tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan perintah pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga Andi Muhtar Ali Yusuf di duga melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi Negara.
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan Bupati Andi Utta terhadap para Pejabat dilingkup Pemkab Bulukumba tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam.
Maka tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan perintah pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga Andi Muhtar Ali Yusuf di duga melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi Negara.
Sesuai dengan pasal tersebut di atas. Disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terkait.
“Bergulirnya mutasi pada bulan Maret 2024 lalu itu sudah masuk tahapan Pilkada. Sehingga petahana (Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf) melanggar aturan,” ujar Syamsul Bahri Majjaga, sesuai dilansir sulawesinetwork.com, Senin (16/9/2024).
Ia menambahkan tindakan mutasi yang dilakukan Andi Utta-Andi Edy Manaf melahirkan proses hukum yang harusnya mendapat perhatian serius. Meski mutasi, kata dia telah dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
“Begitu tindakan (Mutasi-red) dilakukan, maka konsekuensinya berakibat hukum. Walaupun telah dicabut kembali, akibat hukumnya tel”Karena pelanggaran itu telah terjadi, maka tentu konsekwensi hukumnya tidak dapat gugur hanya karena SK tersebut telah dicabut kembali ataupun dibatalkan,” tambah Syamsul Bahri Majjaga.
Bupati Andi Utta melakukan mutasi sejumlah tingkatan jabatan baik eselon II, pejabat administrator, pejabat pengawas dan sejumlah kepala sekolah. Mutasi itu dilakukan di Aula Gedung Pinisi Bulukumba pada Jumat, 22 Maret 2024 atau tepat dihari yang dimaksud dalam aturan diatas.ah ada dalam rentang waktu sejak mutasi itu dilakukan. Karena itu, pelanggaran sudah terjadi.
“Karena pelanggaran itu telah terjadi, maka tentu konsekwensi hukumnya tidak dapat gugur hanya karena SK tersebut telah dicabut kembali ataupun dibatalkan,” ungkapnya Syamsul Bahri Majjaga.
Diketahui, Bupati Andi Utta melakukan mutasi sejumlah tingkatan jabatan baik eselon II, pejabat administrator, pejabat pengawas dan sejumlah kepala sekolah. Mutasi itu dilakukan di Aula Gedung Pinisi Bulukumba pada Jumat, 22 Maret 2024 atau tepat dihari yang dimaksud dalam aturan diatas.
Hanya saja mutasi terhadap 57 pejabat di lingkup Pemkab Bulukumba dibatalkan Mendagri melalui keputusan Nomor 100.2.1.3/1575/SJ pertanggal 29 Maret Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada.
Berdasarkan pada surat tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menerbitkan Surat Keputusan (SK) 821.2/165/BKPSDM pertanggal 5 April 2024. Dalam surat tersebut, Bupati Bulukumba membatalkan keputusan nomor 821.2-04 tahun 2024, nomor 821.4-03 tahun 2024, Nomor 821.4-03 tahun 2024, nomor 821.5-04 tahun 2024, dan nomor 821.5-05 tahung 2024.
Keputusan itupun diiringi dengan surat pemberitahuan pembatalan SK mutasi yang diterbitkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba Muh Ali Saleng pertanggal 5 April 2024.
Bupati Bulukumba Dilaporkan ke Bawaslu
Selain itu, juga atas nama Akbar Nur Arfah resmi melaporkan Bupati Bulukumba ke Bawaslu Bulukumba, atas dugaan pelanggaran administrasi. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
Sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan, bahwa dokumen yang diterima Bawaslu Bulukumba ada 3 item berkas diterima Bawaslu, sesuai dalam foto di atas.
Terpisah, sesuai diberitakan oleh detikNews, Mahkamah Agung (MA) mencoret inkumben Rum Pagau-Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati Boalemo, Gorontalo. Sebab, Rum memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak pada Februari mendatang.
Karena Bupati Rum mengeluarkan SK penggantian Direktur Rumah Sakit (RS) Tani dan Nelayan pada 5 Agustus 2016. Selain itu, Bupati Rum mengeluarkan SK pemberhentian Ardiansyah Passo dari Kasie di Satpol PP menjadi staf di kecamatan.
Rotasi menjelang pilkada itu dinilai melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi:
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Itulah kasus pernah terjadi sesuai diberitakan detikNews, 12 Januari 2017. Sehingga dengan adanya laporan terhadap Bupati Bulukumba yang dugaan pelanggaran administrasi, publik menunggu proses hukum oleh Gakumdu Bawaslu Bulukumba. Apakah akan terjadi pencoretan sebagai peserta pada Pilkada ini?, tentu proses hukum dinantikan, kalau terbukti bisa saja dicoret dari peserta Pilkada 2024 ini.
Tinggalkan Balasan