PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAMUJU — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulawesi Barat yang tergabung dalam lima lembaga diantaranya Celebes Bergerak, Netfid Sulawesi Barat, GMNI Sulbar, PMII dan FPPI menggelar konferensi pers sekaligus melaunching koalisinya. Berlangsung di Cafe Resensi Mamuju, Kamis (18/3/2021).
Koalisi masyarakat sipil Sulbar dibentuk karena adanya sejumlah permasalahan yang ditemukan masing-masing lembaga saat melakukan pendampingan di masyarakat di pengungsian.
Perwakilan Celebes Bergerak Fredy Onara mengatakan koalisi dibentuk karena adanya temuan permasalahan di lapangan dalam penanganan pasca gempa 6,2 SR di Majene dan Mamuju.
“Masing-masing lembaga menemukan banyak persoalan didapat di lapangan saat melakukan pendampingan, sehingga berinisiatif membentuk koalisi untuk mengadvokasi penanganan bencana di dua kabupaten yang terdampak,” kata Fredy.
Lanjutnya, saat ini ada dua temuannya korban gempa yang meninggal di pengungsian tidak mendapat sedikitpun santunan dari pemerintah.
“Kita menemukan di lapangan korban yang meninggal di pengungsian tidak mendapat sedikitpun santunan dari pemerintah sekitar dua orang, bahkan ada yang sampai saat ini 40 hari sudah meninggal tapi tidak mendapat santunan,” bebernya.
Sedangkan, Juri Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar Irfan menyampaikan saat ini ada sepuluh desakan yang di keluarkan untuk pemerintah agar serius menangani para korban gempa.
“Data yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai di lapangan seperti data penerima bantuan rumah rusak ada yang tidak terdata dan ada juga yang terdata tapi tidak memiliki rumah,” ujar perwakilan FPPI tersebut sembari memperlihatkan data yang dikeluarkan pemerintah.
Sementara, Perwakilan Netfid Sulawesi Barat Imat Totori mengungkapkan sudah dua bulan berlalu pasca gempa 6,2 SR terjadi, namun ribuan masyarakat masih bertahan di pengungsian dan berbagai kebutuhannya tidak terpenuhi.
“Gerakan bersama yang dilakukan ini untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa daerah lain itu tidak terjadi di Sulbar, mulai dari penanganan bencana sampai hak-hak para pengungsi dipenuhi pemerintah,” ungkap Imat.
Ketua DPD GMNI Sulbar Sugiarto menuturkan koalisi masyarakat sipil Sulbar juga membuka kanal aduan bagi masyarakat.
“Kita ada Facebook dan Instagram bernama koalisi masyarakat sipil Sulbar. Jadi masyarakat bisa mengadu dengan menghubungi kami untuk dilakukan pengawalan di lapangan,” bebernya.
Perwakilan masyarakat (Warga Petakeang) Riswan berharap agar pemerintah betul-betul memperhatikan masyarakatnya yang terdampak gempa.
“Seperti di kampung kami banyak masalah yang terjadi pasca gempa, mulai banyak penyakit yang menyerang para pengungsi, ada juga korban meninggal di pengungsian tidak mendapat santunan. Sehingga kita berharap pemerintah betul-betul memperhatikan kami yang terdampak gempa,” harapnya.
Adapun 10 desakan koalisi masyarakat sipil Sulbar ke Pemerintah diantaranya :
1. Membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik terhadap penanggulangan bencana.
2. Mendorong akses keterbukaan informasi publik terhadap penanggulangan bencana yang sedang berjalan
3. Diadakannnya kebijakan Huntara bagi Penyintas yang huniannya tidak bisa lagi ditinggali
4. Melakukan verifikasi faktual kondisi hunian dengan melibatkan langsung partisipasi
warga terdampak
5. Mengakomodir santunan duka bagi korban meninggal dunia di kamp-kamp pengungsian
6. Pemulihan hak keperdataan Penyintas tanpa adanya biaya pungutan terhadap warga terdampak
7. Menyediakan kanal aduan penyintas dan mempermudah akses publik terhadap pusat data
8. Memaksimalkan Pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya
9. Memberikan perhatian khusus dan perlindungan semaksimal mungkin terhadap kelompok rentan.
10. Pemulihan fasilitas umum akses jalan, jalur tani, dll yang berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi Penyintas.
(Hadi/RedaksiPeduli).
Tinggalkan Balasan