Oleh: Furqan Jurdi (Ketua Komunitas Pemuda Madani dan Ketua Lembaga Dakwah DPP IMM)
PEDULIRAKYAT.CO.ID — Papua kini membara, kerusuhan menyebar, emosi dan kemarahan meliputi Jayapura, Fakfak, Manokwari dan Timika. Kemarahan menyebar dan berubah menjadi anarkisme, melalap gedung, rumah dan fasilitas umum.
Kabar tentang kejadian-kejadian itu terbatas, sebab listrik dan jaringan internet telah diputus oleh Pemerintah Pusat. Bagi Jokowi sebagaimana yang dikutip oleh Koran Harian Republika mengatakan, bahwa pemutusan terhadap akses internet dan listrik itu untuk kebaikan bersama. Sementara jangka waktunya tidak ditentukan, alasannya sampai keadaan papua kondusif.
Pemutusan terhadap listrik dan jaringan internet di Papua sepertinya menjadi solusi utama bagi Jokowi untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Karena sejauh ini, tidak ada langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk membuat tenang keadaan yang terjadi disana.
Gejolak dan anarkisme yang menyelimuti Papua dan Papua Barat berkecamuk, di jakarta dan berbagai daerah di Indonesia berkibar bendera Bintang Kejora dan yel-yel Referendum Papua Merdeka. Di depan Istana Negara berkibar bendera Bintang Kejora. Di papua beredar video penyerahan kembali merah Putih oleh perwakilan massa aksi kepada salah satu pejabat daerah di sana untuk diserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia.
Gejolak papua ini memang dipicu oleh Ucapan yang bernada rasis di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Tetapi menurut saya bukan sebatas itu, ini masalah tuntutan dan keadilan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan umum.
Jokowi telah mengklaim bahwa dirinya telah melakukan pembangunan infrastruktur dan bahkan mampu menyamakan antara harga Barang Jakarta dan Papua dalam hal ini bahan bakar. Namun Lukas Enambel Gubernur Papua menjawab bahwa Papua tidak butuh infrastruktur, Papua Butuh kehidupan.
Artinya infrastruktur yang dibanggakan oleh Jokowi tidak memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat Papua. Seharusnya pembangunan fisik itu harus didahului oleh pembangunan mental dan karakter masyarakat. Papua adalah daerah yang mau-tidak mau harus kita sebut sebagai daerah yang masih membutuhkan perhatian untuk disadarkan dengan membangun karakter manusianya.
Kesalahan pemerintah pusat adalah membawa proyek ke Papua, karena itu tidak akan berdampak positif bagi perbaikan papua. Jangan mengirim senjata ke Papua, tetapi kirimkan pena, buku dan guru dan bangunkan sekolah, rumah sakit yang menjadi modal dasar membangun manusia Indonesia yang unggul dan maju. Rakyat papua tidak terlalu butuh jalan tol, karena mereka belum memasuki tingkat capaian itu, tetapi rakyat papua perlu peningkatan kesejahteraan, maka perbaikilah ekonomi masyarakat.
Saya beberapa hari Lalu membaca Buku Filep Karma yang berjudul “Seakan-akan Kitorang Setengah Binatan: Rasisme Indonesia Di Tanah Papua”. Sebuah buku ungkapan kuat yang menjelaskan 52 tahun salah penanganan Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Menurut buku itu, teradapat Faktanya hingga hari ini, orang Papua Barat diperlakukan ‘setengah binatang’ di seluruh pelosok negeri, dari Jayapura hingga Wamena di Pegunungan Tengah.
Kalau melihat sekilas dari penjelasan buku tersebut, ketidakadilan menjadi point utama dari tuntutan orang Papua. Karena keadilan tak kunjung tiba, 1998 mulai terjadi gerakan Papua Merdeka secara damai. Namun penanganan Militer yang lebih mendominasi akhirnya gerakan itu menjadi gerakan perlawanan sekaligus menanamkan kebencian pada Indonesia.
Setelah Jokowi menjadi Presiden, pergerakan Papua Merdeka kembali menguat, dan bahkan semenjak itu terjadi perlawanan yang sangat terbuka dari OPM. Apakah ini merupakan isu lama? Lalu kenapa di pemerintahan Jokowi malah menjadi lebih “ganas” lagi? Bukankah Jokowi menang 90% di Papua?
Dalam kajian saya, ini tidak terlepas dari kelemahan pemerintahan Jokowi. Jokowi tidak menjadikan masalah Hak Asasi Manusia sebagai agenda utamanya, karena itu selama pemerintahan Jokowi HAM itu memburuk di Indonesia dan itu juga yang akhirnya berefek di Papua. Artinya ketidakadilan semakin melebar, dan membuka kembali luka lama, yaitu disintegrasi dan perpecahan.
Rasa ketidakpuasan Masyarakat Papua Kepada pemerintah pusat kemudian mendapatkan pemicunya setelah Pilpres 2019, setelah Jokowi dinyatakan menang mutlak di Papua, dan setelah Jokowi mengklaim pembangunan di Papua. Ini semata-mata hasil dari pemerintahan yang lemah, yang tidak memiliki agenda yang jelas tentang pembangunan manusia dan perbaikan kualitas manusianya.
Kalau saja pemerintah memiliki agenda yang benar-benar menyelesaikan persoalan Papua secara fundamental, mulai dari Hak Asasi, Pemerataan Pembangunan, bila perlu pembangunan manusia diarahkan ke Papua dan daerah-daerah tertinggal, sehingga bisa melahirkan kesetaraan dan kepuasaan serta pencerahan bagi masyarakat. Infrastruktur bukanlah untuk menjadikan bangsa ini kuat, tetapi pembangunan mental dan kualitas SDM lah yang mampu menjadikan bangsa ini kuat dan maju.
Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah konkrit untuk mendamaikan urusan Papua ini, sehingga tidak menjadi ancaman bagi NKRI. Kalau saja papua lepas maka tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain akan menuntut hal yang sama, dan prediksi indonesia bubar tahun 2030 benar-benar akan terjadi.
Maka, besar harapan, pemerintah pusat tidak hanya memberikan himbauan yang tidak jelas, tetapi mengambil langkah konkrit untuk mengatasi keadaan papua. Ingat kalau penanganan semakin buruk, maka REFERENDUM Papua yang sudah masuk di PBB akan menjadi legitimasi bagi dunia internasional untuk mendikte Indonesia.
Sebelum itu terjadi, maka presiden harus segera mengatasi papua, dan bahkan untuk sementara membangun kantor sementara sebagai keseriusan untuk mengatasi papua yang sedang bergejoka. Papua sedang disorot oleh Internasional dan sedikit Indonesia salah menangani papua lepas dan NKRI dalam ambang kepunahan.
Semoga Allah Swt melindungi bangsa ini dan tetap menjadi ukhuwah wathoniyah diantara anak bangsa sehingga NKRI tetap ada untuk masa depan anak cucu kita semua.
Wallahualam bis shawab.
