PEDULIRAKYAT.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyambut pengumuman Presidensi COP31 mengenai target peningkatan porsi penggunaan listrik dalam pemenuhan kebutuhan energi final global dari sedikit di atas 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035. Target yang dikenal sebagai 35×35 tersebut merupakan salah satu agenda unggulan Presidensi COP31 dalam mendorong percepatan elektrifikasi di sektor transportasi, bangunan, dan industri.
DPP KNPI menilai inisiatif tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk
memperkuat agenda transisi energi nasional, sekaligus memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi ke depan semakin selaras dengan komitmen pengendalian perubahan iklim dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., menyampaikan bahwa
perkembangan agenda elektrifikasi global harus direspons sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi sistem energi, memperkuat kemandirian energi, serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi tersebut menjadi kekuatan nyata dalam mendukung ketahanan energi, meningkatkan daya saing industri, membuka lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transisi energi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan semata-mata sebagai pemenuhan komitmen internasional,” ujar Saad.
Menurutnya, percepatan elektrifikasi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi objektif Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, tingkat pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan energi yang berbeda antardaerah. Pemerataan akses listrik, keterjangkauan energi, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan harus menjadi pertimbangan utama.
Saad juga menegaskan bahwa transisi energi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (just energy transition), sehingga transformasi menuju energi bersih tidak menimbulkan ketimpangan baru maupun membebani masyarakat dan dunia usaha.
“Transisi energi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Energi bersih harus semakin terjangkau, aksesnya semakin merata, dan mampu menciptakan kesempatan ekonomi baru. Kita ingin memastikan bahwa transformasi energi tidak hanya mengubah sumber energi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPP KNPI, Muhammad Solihin S., S.H., M.H., menyampaikan bahwa target elektrifikasi COP31 perlu dicermati dalam konteks arah kebijakan energi dan komitmen iklim Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, serta memperbarui komitmen iklim nasional melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Kedua instrumen tersebut menjadi bagian penting dalam mengarahkan pembangunan energi dan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca di Indonesia.
“Target 35 persen pada 2035 merupakan usulan target kolektif global Presidensi COP31 yang patut menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan nasional. Indonesia perlu mengkaji bagaimana agenda tersebut dapat diterjemahkan sesuai dengan kapasitas, potensi, dan kepentingan nasional. Yang terpenting, jangan sampai komitmen global berhenti sebagai deklarasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur,” jelas Solihin.
Lebih lanjut, Solihin mengingatkan bahwa elektrifikasi tidak serta-merta menghasilkan
penurunan emisi apabila sumber listrik yang digunakan masih didominasi energi fosil.
Oleh karena itu, percepatan elektrifikasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan bauran energi terbarukan, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, pengembangan teknologi penyimpanan energi, serta peningkatan efisiensi energi.
“Elektrifikasi dan dekarbonisasi harus berjalan beriringan. Kita tidak cukup hanya mendorong kendaraan listrik, bangunan berbasis listrik, dan elektrifikasi industri. Sumber listriknya juga harus semakin bersih. Di sinilah pentingnya percepatan pengembangan energi terbarukan agar
elektrifikasi benar-benar memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” ungkapnya.
Selain target elektrifikasi, DPP KNPI juga memberikan perhatian terhadap agenda Presidensi COP31 lainnya, yaitu pengurangan hingga setengah pertumbuhan sampah global pada 2035 dan
penurunan intensitas konsumsi energi sektor bangunan sekurang-kurangnya 25 persen pada tahun yang sama.
Menurut Solihin, agenda tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sampah, mengendalikan emisi metana, mengembangkan ekonomi sirkular, serta
mendorong pembangunan perkotaan yang lebih efisien energi dan berketahanan iklim.
PEMUDA HARUS MENJADI AKTOR STRATEGIS TRANSISI ENERGI
Pemuda Harus Menjadi Aktor Strategis Transisi Energi
DPP KNPI menegaskan bahwa agenda transisi energi dan pengendalian perubahan iklim tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, dan organisasi
kepemudaan.
Sebagai representasi organisasi kepemudaan, DPP KNPI memandang generasi muda memiliki
posisi strategis dalam mendorong perubahan, baik melalui pengembangan inovasi dan teknologi, kewirausahaan hijau, peningkatan literasi iklim, maupun partisipasi dalam proses perumusan dan
pengawasan kebijakan publik.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi objek dari kebijakan perubahan iklim. Pemuda harus hadir sebagai subjek, mitra strategis, sekaligus kekuatan penggerak dalam mewujudkan transisi energi. Bonus demografi harus kita manfaatkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi berkelanjutan,” ujar Saad.
Sejalan dengan hal tersebut, Solihin menambahkan bahwa keterlibatan organisasi kepemudaan perlu diperkuat melalui ruang dialog kebijakan, pendidikan perubahan iklim, pengembangan kapasitas, serta pelaksanaan program-program konkret di tingkat nasional dan daerah.
“Perubahan iklim merupakan persoalan lintas generasi. Karena itu, generasi muda harus memiliki ruang partisipasi yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan. KNPI berkepentingan untuk memastikan bahwa agenda transisi energi tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemuda hingga tingkat akar rumput,”
tambah Solihin.
Menutup pernyataannya, DPP KNPI mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk menjadikan momentum COP31 sebagai kesempatan memperkuat konsolidasi gerakan pemuda dalam
mendukung transisi energi yang berkeadilan, mempercepat pengendalian perubahan iklim, dan mengawal pembangunan nasional yang rendah karbon.
DPP KNPI berpandangan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari besarnya target dan komitmen yang disampaikan dalam forum internasional, tetapi terutama dari
konsistensi kebijakan, keberhasilan implementasi, dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Masa depan energi Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Pemuda harus mengambil peran hari ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita jalankan tidak mengorbankan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tutup Saad.


Tinggalkan Balasan