Literasi

Dari Politik “Kasihan” ke Penguatan: Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan

339
0
Syarifuddin Jurdi

Oleh: Syarifuddin Jurdi (Komisioner KPU Sulsel & Dosen UINAM)

PEDULIRAKYAT.CO.ID — Pemilu 2019 merupakan pemilu dalam sejarah Indonesia yang pertama dilaksanakan secara serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Secara umum, pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung aman dan lancar, mulai dari proses pencalonan, penetapan calon, kampanye, hari pemungutan, penghitungan hingga keluar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), baik untuk pemilu presiden maupun keputusan MK terkait dengan sengketa pemilu legislatif, keputusan terakhir terhadap gugatan peserta pemilu dikeluarkan MK pada tanggal 9 Agustus 2019. Sengketa pemilu legialstif di Sulawesi yang masuk ke MK untuk seluruh permohonan ditolak oleh MK, selain perkara yang sudah ditarik oleh pemohon sebelum sidang pemeriksaan saksi maupun perkara yang tidak bsia dilanjutkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kasus sengketa di MK tidak boleh menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih sebelum adanya keputusan MK. Semua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah diputuskan antara tanggal 6-9 Agustus, perkara yang dinyatakan tidak duikabulkan harus segera melakukan penetapan paling lama lima hari setelah keluar keputusan MK untuk melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Di Sulawesi Selatan, KPU Provinsi melaksanakan pleno penetapan pada tanggal 13 Agustus sebagai tindak lanjut dari keputusan MK, demikian juga beberapa kabupaten/kota akan melaksanakan penetapan pada tanggal 13, selebihnya sudah selesai pleno penetapan. Berdasarkan hasil pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih pada pemilu 2019 bila dibandingkan dengan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di Sulawesi Selatan.

Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat terkait posisi dan peran perempuan dalam politik lokal. Makin baiknya posisi politik perempuan merupakan konsekuensi logis makin membesarnya jumlah pemilih perempuan, populasi dan pemilih perempuan dalam pemilu 2019 di Sulawesi Selatan jauh lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki. Jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT sebanyak 3.178.446 dan pemilih laki-laki 2.994.754, pemilih perempuan lebih banyak sekitar 183.692. Memang belum ada satu penelitian khusus yang mengaitkan antara pemilih perempuan yang banyak dengan keterpilihan perempuan dalam pileg, tetapi setidaknya isu dan wacana politik perempuan makin memperoleh dukungan luas, ditandai dengan keterpilihan 24 orang perempuan dalam pemilu 2019.

Perempuan: Dari Politik “Kasihan” ke Penguatan

Dalam pencalonan legislatif 2019, partai politik secara sadar telah memberi ruang artikulasi yang memadai kepada perempuan dengan menempatkan mereka sebagai caleg pada nomor urut awal, bukan hanya sekedar memenuhi afirmasi yang diharuskan oleh UU No. 7/2017, tetapi memang banyak perempuan yang mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam politik kenegaraan. Apabila perempuan pada awal reformasi menuntut afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, maka konstitusi hanya dapat mengatur pada struktur kepengurusan partai dan pencalonannya, sementara untuk keterpilihan perempuan sukar ditentukan dengan regulasi, karena terkait langsung dengan pilihan rakyat.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilu serentak 2019 menjadi satu catatan penting dalam sejarah pemilu sejak jatuhnya Orde Baru, mengingat keterwakilan perempuan di parlemen selalu dalam posisi yang sangat terbatas dan bargaining politiknya lemah, karena minoritas. pada pemilu 2014 misalnya, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif sebanyak 15 orang (17 persen) dari total jumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan 85 orang. Pada pemilu sebelumnya, jumlah perempuan masih terbatas yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif. Sementara pada pemilu serentak 2019, jumlah perempuan yang terpilih pada DPRD Provinsi sebanyak 24 orang (sekitar 28, 23 persen), target 30 persen keterwakilan perempuan hampir terpenuhi di Sulawesi Selatan
Keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 dapat dipahami dalam konteks kebangkitan kaum perempuan dalam politik, pada sejumlah daerah juga terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih, sebagai contoh Dapil 5 DPRD Kota Makassar, berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan caleg terpilih yang dilakukan KPU Kota Makassar pada tanggal 10 Agustus 2019, dari 10 kursi yang diperebutkan, perempuan yang berhasil terpilih sebanyak enam orang, ini merupakan jumlah terbanyak dalam satu Dapil dimana perempuan melampaui perolehan kursi maskulin, meskipun pada Dapil lain perempuan masih minim keterwakilannya.

Terpilihnya perempun merupakan proses politik yang demokratis, sumber daya dan modal yang dimiliki perempuan sudah bisa menggerakkan mesin-mesin penopang untuk menyukseskan keterpilihan sebagai anggota DPRD. Proses merawat, mendampingi dan mengadvokasi masyarakat secara berkelanjutan menjadi modal sosial penting kaum perempuan, selain dukungan modal ekonomi para caleg. Penguatan peran dapat dimaknai makin mandirinya perempuan dalam proses politik kebangsaan, di masa depan, kemandirian itu akan makin meningkat.

Dari Sikap Pasif ke Aktif: Partisipasi Perempuan

Dalam masyarakat yang menganut paham keagamaan yang kuat dan struktur patriarki dominan, maka sulit menemukan sosok perempuan yang bisa bangkit secara mandiri dalam dunia politik, karena politik bagi perempuan bukanlah arena utama untuk mengartikulasikan potensi dan kekuatannya. Masih minimnya perempuan di Sulawesi Selatan yang tampil sebagai pemimpin politik sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakatnya, selama 20 tahun reformasi dan lima kali penyelenggaraan pemilu, segera memasuki empat kali pilkada sejak pertama kali digelar tahun 2005, baru satu perempuan yang terpilih sebagai Bupati dari 24 jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Fenomena kebangkitan perempuan dalam politik justru terjadi di level desa, sejumlah kepala desa terpilih adalah perempuan yang berhasil menggerakkan berbagai sumber daya pendukung termasuk maskulin untuk menjadi tim sukses dan mendukung dalam pilkades.

Keterpurukan perempuan dalam politik dalam tempo yang panjang yakni sejak Indonesia merdeka hingga kini sebagai persoalan bersama, membangun bangsa dan negara memerlukan keterlibatan sejumlah potensi masyarakat termasuk kaum perempuan. Dengan jumlah populasi yang membesar dan pemilih jauh lebih banyak dari laki-laki, kaum perempuan makin aktif terlibat dalam kehidupan publik, menjadi aktivis politik bukanlah semata-mata untuk memenuhi kuota 30 persen, melainkan ekspektasi terhadap kehidupan publik yang makin baik.

Aktivitas kaum perempuan dalam politik mulai ditanamkan dengan kuat, konsolidasi sumber daya sudah berlangsung sekitar sepuluh tahun terakhir sebagai bagian dari tumbuh kesadaran politik, berbagai forum dan aliansi dibangun untuk menguatkan peran politik perempuan serta regulasi juga makin baik memihak kepada perempuan. Dalam hal ini, perempuan harus menyadari bahwa kehadiran mereka itu penting untuk penguatan demokrasi dan kualitas kehidupan yang beradab, dengan peningkatan peran perempuan akan membuka ruang lahirnya regulasi yang sensitive gender. Peluang perempuan menjadi caleg dilindungi oleh UU Pemilu, oleh karena itu perempuan sudah menempatkan bahwa kehadiran mereka dalam politik merupakan keniscayaan, bukan hanya memenuhi kuota 30 persen, melainkan upaya sadar untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi yang beradab, tampaknya keterlibatan aktif perempuanlah yang menghasilkan satu konfigurasi elite politik pada parlemen lokal yang sadar gender.

Pilihan terhadap perempuan bisa menjadi alternatif di tengah kuat politik kekeluargaan di sejumlah wilayah, kecendrungan pada mementingkan diri, keluarga dan kolega sangat tinggi dalam praktek politik yang sedang berlangsung, dalam konteks inilah perempuan hadir untuk menguatkan praktek politik fungsional dan memberi manfaat kepada sesama dalam arti yang luas, bahwa perempuan menurut Sydney Verba mempunyai satu kekuatan yakni mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermnfaat bagi masyarakat daripada memperluas lingkup kekuasaan mereka sendiri. Visi kemanfaatan bagi banyak pihak menjadi satu nilai yang memihak, karena politik tanpa pemihakan tidaklah dapat mewujudkan nilai-nilai dasar demokrasi yakni, pemihakannya pada kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Sepanjang masa kampanye pemilu 2019, isu politik yang dominan berkisar pada isu pertarungan pasangan calon presiden-wakil presiden, sementara agenda dan program masing-masing calon legislatif tidak terlalu tampak, terlihat sejumlah baliho, spanduk dan pamphlet yang memuat visi, misi dan program caleg, namun “tenggelam” oleh wacana pilpres. Dalam pertarungan politik dan kuatnya politik identitas selama kampanye pemilu memberi manfaat bagi caleg perempuan, isu dan wacana politik yang terkait dengan perempuan tidak terlalu “keras” bila dibandingkan dengan pemilu awal-awal reformasi. Penentangan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik tidak tampak, kalau dulu hal itu menjadi komoditas politik kalangan elite, kini perlahan-lahan penerimaan terhadap perempuan oleh maskulin dan feminim makin baik.

Fakta politik yang sukar juga diabaikan bahwa politisi perempuan masih relatif terbatas yang mampu membiayai kampanye politiknya, hanya sedikit dari mereka yang mandiri dalam aktivitas politik, sebagian perempuan yang menjadi caleg masih tergantung pada kebaikan laki-laki, hal ini tergambar pada struktur kepengurusan partai di Sulawesi Selatan, pada umumnya pimpinan partai adalah laki-laki, sedikit sekali perempuan yang menentukan kebijakan partai, pada level keluarga, perempuan masih tergantung pada kepala keluarga – untuk hal ini, beberapa caleg sudah bisa membiayai aktivitas politiknya, tapi dalam keseluruhan caleg perempuan dari seluruh partai politik masih bergantung pada suami atau orang tua mereka.

Perempuan dan Agama

Politisi Islam dan partai Islam dituduh sebagai kelompok yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, pada tahun 1999 misalnya politisi Islam secara terbuka mengampanyekan agar tidak memilih perempuan sebagai pemimpin, kala itu Megawati Soekarno Putri pimpinan partai nasionalis memperoleh dukungan suara yang besar, kampanye tersebut berhasil menggagalkan terpilihanya Megawati sebagai presiden, namun dua tahun setelah itu, Megawati menjadi Presiden RI, wakilnya berasal dari partai Islam. Tuduhan perempuan tidak cakap, tindak pandai, kurang percaya diri, kurang kuat usahanya mencapai tujuan politiknya, masih terbelenggu dengan stereotip sebagai penjaga rumah dan anak, perempuan masih terkungkung dalam tradisi misoginis dan penghadangan perempuan dengan tafsir agama tertentu, kini menunjukkan fenomena sebaliknya.

Proses panjang untuk bisa menghasilkan satu relasi ideal antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan apresiasi terhadap kapasitas perempuan telah mendorong transformasi peran secara berimbang, kendati struktur partai masih dikuasai oleh laki-laki. Dalam tempo yang panjang, dua puluh tahun setelah reformasi, politisi telah memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif, pada proses pencalonan misalnya, jumlah caleg perempuan dari partai Islam (PKS) melampaui angka kuota, sekitar 40-an persen lebih dari total jumlah calegnya, demikian halnya partai politik lainnya membuka ruang yang luas bagi perempuan, selain konstitusi yang mengharuskan, tetapi juga kesediaan perempuan untuk maju sebagai caleg dan sebagian besar dari mereka sungguh-sungguh dalam proses pencalonannya.

Hasil peroleh kursi dan caleg terpilih partai politik menunjukkan adanya peningkatan jumlah caleg perempuan, dari 15 (17 persen) kursi pada pemilu 2014, kini mencapai 24 (28,23 persen) kursi pada pemilu 2019, ini suatu peningkatan yang signifikan yang dicapai oleh caleg perempuan. Partai-partai Islam seperti PKS dan PPP menempatkan sejumlah perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi terpilih, bahkan caleg perempuan PKS jauh lebih banyak dari laki-laki. Partai Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP, PDIP, PKB, dan partai lainnya itulah yang menyumbangkan 24 kursi.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan ini belumlah sesuai dengan aspirasi kaum perempuan yang seharusnya meningkat melampaui angka 30 persen, mengingat populasi masyarakat Indonesia lebih banyak perempuan, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Berdasarkan angka statistik tersebut, peran perempuan dalam politik mestinya juga mengalami peningkatan supaya bisa mempengaruhi kebijakan yang sensitif gender.
Wallahu a’lam bi shawab

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here