Oleh: Munawir, S.Sos, M.AP (Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sulawesi Selatan).
PEDULIRAKYAT.CO.ID — Sikap Arogan ditambah pamer aksesoris high class (barang-barang mewah) oleh anak, istri, dan suami dari oknum pejabat tinggi Negara, mengundang beragam reaksi publik yang tak, karu- karuan, cacian, dan makianpun, menghiasi jagat maya, serta tak luput juga dari sorotan pemberitaan media Nasional, baik itu media elektronik, cetak maupun online, sangking kuatnya reaksi publik hingga pemberitaan tersebut masuk dalam nominasi trendding topic akhir-akhir ini .
Publik di Alam jagat maya pada ramai menggosipkan glamorritas (kemewahan) gaya hidup para elit pejabat berserta keluarganya, bagaimana tidak! yang menjadi sorotan kali ini adalah anak buahnya Ibu, Sri Mulyani pemegang kas Negara (Menteri Keuangan), yang sedang mengalami penumpukan utang negara yang kian hari, kian berat, akan ditanggung generasi bangsa Negeri ini, dan saat ini utang Bangsa Indonesia diangka tujuh ribu delapan ratus (7.800) trilliun rupiah.
Apatah lagi kondisi ekonomi mengalami fluktuatif dimana angka pertumbuhan ekonomi hanya dikisaran 5 % dibeberapa kalangan para pengamat ekonomi bahwa, utang negara akan terus merangkak naik bahkan diperkirakan akan menembus sepuluh ribu (10.000) triliun rupiah diakhir masa jabatan bapak Jokowi Widodo ditahun 2024. Apabila pertumbuhan ekonomi masih setia dikirasan 5 % dan utang tembus diangka sepuluh teriliun akibatnya fatal, Negeri ini mungkin akan mengalami kebangkrutan seperti yang dialami Srilangka, sebagaimana yang diutarakan oleh Prof Didik J. Rachbini diacara podcast Akbar Faisal setahun yang lalu.
Kasus ini, mencuat bermula dari penganiayaan oleh anak salah satu oknum Dirjen(Direktorat Jenderal) pajak di Kementrian Keuangan beberapa waktu yang lalu, kemudian memicu kemarahan publik karena anak Dirjen tersebut, dianggap mencerminkan sikap arogan, angkuh, tidak manusiawi (biadap) karena melakukan penganiayaan terhadap anak dari seorang keluarga yang strata sosial, tentunya, sangat jauh berbeda dengan keluarga pelaku penganiayaan (Dirjen Pajak), Kejadian penganiayaan tersebut, hampir berujung merenggut nyawa korban, dan saat ini dalam kondisi kritis (Koma) di sebuah Rumah sakit di Jakarta.
Kejadian penganiayaan tersebut tidak hanya mendapat reaksi dari golongan low class, bahkan Bapak Jokowi orang nomor satu itu, bereaksi dengan memberi pengarahan, anjuran dan sekaligus peringatan kepada kalangan Pejabat Negara, agar jangan pamer harta, jangan pamer gaya hidup mewah, ditengah kondisi ekonomi rakyat, belum pulih paca Covid, apatah lagi kondisi saat ini, Dunia mengalami ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina, pada saat membuka rapat kabinet terbatas pada hari Kamis (2/3/2023) di Gedung Istana Negara beberapa hari yg lalu.
Kalau kita amati anjuran Bapak Presiden mengenai hidup sederhana dengan menampilkan kesederhanaan dikalangan para pejabat Negara, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena hal tersebut, sudah disampaikan berulang kali, tentunya masih hangat dalam memori publik dimana, saat -saat mencuatnya, Kasus Sambo Cs ditahun lalu, (2022). Pada waktu itu bapak Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh Kapolres, Kapolda dan jajaran petinggi di Mabes Polri di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut Bapak Jokowi bertutur dalam sambutannya dihadapan para Perwira tinggi Polri se-Indonesia, berpesan untuk tidak memamer- mamerkan kekayaan dan mempertontonkan gaya hidup mewah, perkataan tersebut terlontar dengan nada emosional, karena ada indikasi dikalang oknum Perwira Polri serta keluarganya mempublikasi kehidupan hedon, ditengah rontoknya trust public, terhadap Institusi Polri akibat grasa,- grusuhnya, penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dikompleks Perumahan Dinas Pejabat Mabes Polri di Jalan Duren tiga Jakarta Selatan.
Berulang- ulang anjuran mengenai pola hidup sederhana dari bapak Presiden Jokowi mengirim sinyal ke Publik bahwa gaya hidup hedon, glamor merupakan budaya akut dialami para elit birokrat kita selama ini, dan diperburuk dengan lemahnya sistem etika pejabat publik mulai dari level paling atas hingga dilevel jajaran pejabat terasnya, akhirnya mendorong perilaku korup akibat mahalnya ongkos sebuah gaya hidup glamor. Sebenarnya etika pemerintahan itu, mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum.
Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan
kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada
dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh
penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga
kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan
menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur
pemerintah bekerja. Kedepan sudah sepatutnya harus mendapatkan keseriusan Pemerintah Pusat untuk kembali serius menuntaskan agenda-agenda reformasi birokrasi yang sampai ini terkesan tersendat-sendatnya, proses reformasi birokrasi ditanah air, dimaksudkan agar kejadian-kejadian yang ramai dibincangkan publik belakangan ini, tidak terulang dimasa-masa akan datang.
Tinggalkan Balasan