Oleh: Munawir. S.Sos, M.AP (Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sulawesi Selatan)
PEDULIRAKYAT.CO.ID — Terjangan banjir bertubi- tubi se-tiap tahun dialami kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi luka memilukan yang dialami warga Makassar yang harus dan mengharuskan merasakan penderitaan tersebut itu tidak terlepas dari ugal-ugalannya sebuah Kebijakan yang dicanangkan. Ketidak jelasan arah Kebijakan Para elit birokrat dalam memformulasikan Policy atas permasalahan Insendental terutama pada masalah banjir mengakibatkan di bulan Januari hingga Februari tahun ini (2023) merupakan masa masa paling berat warga kota makassar menanggung beratnya beban hidup yang kompleks plus bencana banjir saat ini, dan banjir kali ini merupakan banjir terparah terjadi kota Makassar, bagaimana tidak! daerah- daerah yang tidak mengalami banjir sebelumnya, terkena dampak dari tingginya intensitas hujan kali ini.
Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan yang menjadi langganan banjir di kala musim penghujan tiba di Makassar. Ada tiga kelurahan yang terdampak yakni, Manggala, Antang, dan Batua dengan total warga terdampak sebanyak 371 kepala keluarga (KK) dan 1,539 jiwa. Salah satu RT di Kelurahan Manggala, Fatiah Bachmid mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan sejumlah barang elektronik warga rusak sehingga mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli perabotan rumah tangga kembali.
Menurut Fatiah Bacmid selaku RT Ini sudah lima kali banjir, mulai November 2022 dan Desember dua kali. Kemudian Januari dan Februari. Kalau memang ada yang diusahakan setidaknya tinggi air berkurang, tapi ini makin parah,” kata Fathia, Ia juga mengeluhkan jika ada perwakilan pemerintah yang datang membawa bantuan selalu mengatakan untuk bersabar Kurang sabar apa kami ini, selama 23 tahun kami bertahan disini. Jadi tolonglah kami, capek, kami butuh solusi. tapi tidak memberikan solusi agar tidak lagi banjir datang pada saat musim hujan tiba ungkapnya berdasarkan pemberitaan CNN
Senin, 20 Feb 2023 09:52 WIB.
Sayangnya para elit pejabatnya baik itu ditingkat kota maupun Provinsi bukannya membangun kolaborasi dan sinergitas untuk mengatasi problem banjir akut, yang melanda ibu kota Provinsi namun sebaliknya yang terjadi saling lempar tanggung jawab antara elit dan mengkambing hitamkan kesalahanpun menjadi drama yang didramatisir untuk terlepas dari tanggung jawab.
Berdasarkan hasil pemberitaan Kompas Senin (20/2/2023),Saat ditanya soal normalisasi sungai dan kanal, Danny Pomanto mengaku, tidak mempunyai kewenangan. Menurutnya normalisasi sungai dan kanal merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. “Banyak warga keluhkan sungai dan kanal, tapi saya sampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak punya kewenangan melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai dan kanal adalah kewenangan Pemprov Sulsel dan BBWS Pompengan,” jelasnya.
Pak Gebernur dan Pak Walikota sebagai figur yang mempunyai tanggung jawab terhadap persolan banjir saat ini, mestinya harus memperlihatkan kekompakan sebagai Pemimpin Daerah, disaat masa- masa kegentingan dan frustasi warga Makassar akibat banjir. Kedua Kepala Daerah tersebut harus memberi contoh dan sekaligus memperlihatkan bahwa kalian adalah benar-benar seorang Pemimpin yang siap bertanggung jawab dan selalu hadir ditengah – tengah problematika yang diderita warga kota Makassar, karena tahun ini adalah masa- masa dimana anda -anda akan mengahiri masa jabatan,dan diakhir masa jabatan harus lebih ekstra dalam menuntaskan permasalah permasalahan Insendental terutama banjir, sehingga ada penilaian publik bahwa kalian layak untuk dicalonkan kembali atau dicalonkan pada level kepemimpinan selanjutnya ditahun 2024.
Namun yang tercermin dari Kedua Kepala Daerah tersebut sibuk dengan urusan masing- masing seolah-olah banjir adalah tanggung jawab penuh Pemerintah Kota, dan seakan-akan tidak ada kepedulian dari Pemerinta Provinsi, belum lagi ada indikasi Kedua Kepala Daerah tersebut sibuk melakukan pencitraan diri dalam rangka menaikkan elektabilitas diruang publik karena Keduanya, masing- masing digadang- gandang menjadi Rivalitas dipentas Pemilihan Gebernur Sulawesi Selatan 2024. Padatnya Jadwal road show ke daerah-daerah Kabupaten Kota dalam rangka penyaluran dana proyek infrastruktur daerahpun menjadi ajang pemanfaatan elektabilitas, seperti yang dilakukan pak Gub akhir – akhir ini, sama halnya dengan pak Wali setiap kali banjir selalu road show kedaerah-daerah yang terkena dampak banjir namun dari berbagai kali kunjungan tersebut malah nihil atau nyaris tak memberikan impac terhadap permasalahan banjir, semakin rajin Pak Wali turun kedaerah banjir, maka semakin rajin pula banjir mengunjungi kota Makassar.
Tinggalkan Balasan