PEDULIRAKYAT.CO.ID, BULUKUMBA — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba menganggap Musyawarah Daerah (Musada) DPD II KNPI Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2019 cacat administrasi.
Perwakilan PMII pada Musda KNPI Bulukumba, Azmin Khaidar menganggap bahwa penyebab Walk out nya PMII dan puluhan OKP lainnya karena penetapan peserta penuh yang tidak jelas pembahasannya pada Rapat Pleno Musda.
“Verifikasi peserta dilakukan berkali-kali baik oleh Steering Committee dan Pimpinan Sidang. Registrasi Peserta tidak memiliki batasan waktu sehingga banyak OKP yang datang terlambat, namun tetap mengikuti Sidang padahal tidak terdaftar sebagai Peserta Penuh pada Sidang Pleno verifikasi peserta,” kata Azmin. Selasa, 29 Oktober 2019.
Seharusnya, kata Azmin, registrasi ditutup pada saat memasuki Rapat Pleno Verifikasi Peserta oleh Steering Committee sehingga perdebatan Panjang itu tidak terjadi.
“Jadi kami menilai kericuhan itu terjadi akibat keteledoran dari Panitia Pelaksana dan Steering Committee yang tidak bersinergi dengan baik,” ujar dia.
Ketua PMII Bulukumba, Ramil Syam mengaku telah melakukan Rapat Koordinasi dengan PC IPNU, PC IPPNU, PC FATAYAT NU mengatasnamakan Banom NU.
“Harus ada penolakan jelas, kami juga telah berkoordinasi dengan seluruh peserta yang merasa dirugikan termasuk dari Pemuda Muhammadiyah dan beberapa OKP lainnya,” ungkapnya sesuai rilis yang diterima pedulirakyat.co.id, Selasa (29/10).
”Selanjutnya secara tertulis akan kami buat Surat Penolakan terkait Hasil Musda tersebut dan Surat Penolakan ini nantinya akan menjadi bukti bahwa MUSDA DPD II KNPI cacat secara hukum,” tambahnya Ramil.
Lebih lanjut Ramil menegaskan bahwa banyak konstitusi organisasi yang dilanggar dan MUSDA DPD II KNPI dianggap belum final.
Sebelumnya, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KNPI Sulsel Syamsul Bahri menyimpulkan bahwa segala proses musda tersebut belum selesai.
“Bahwa saya hadir meminta berkas berkas musda itu untuk ditelaah secara admnistratif dari pihak korwil untuk dilaporkan ke DPD 1 terkait proses Musda KNPI Bulukumba Jadi tidak ada proses penetapan dari pihak korwil dari puncak rangkain Musda KNPI Bulukumba ini,” jelasnya.
“Kami juga sampaikan kepada pihak termasuk kepada pihak DPD II maupun pihak para calon dalam hal ini Ahmad Rivaldi dan Sappewali Kutong untuk menahan diri karena kami akan panggil membicarakan hal ini,” tutupnya.
AMM Bulukumba: Musda KNPI Bulukumba tidak Menghasilkan Ketua Baru, Seperti ini Kata Calon Ketua KNPI
Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Bulukumba menganggap Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Bulukumba tidak menghasilkan ketua baru.
Beberapa OKP dari AMM Bulukumba di dalamnya yaitu Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah, PD Nasyiatul ‘Aisyiyah, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) semuanya itu adalah Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah (PM) Bulukumba Arman Maulana mengatakan, Musda KNPI Bulukumba yang dilaksanakan di Hotel Arini 1 pada tanggal 26-27 Oktober 2019 itu tidak menghasilkan ketua baru.
”Kami dari AMM menganggap Musda KNPI Bulukumba tidak menghasilkan ketua baru. Kalau ada ketua baru mengatasnamakan hasil Musda dengan cara aklamasi, kami anggap itu tidak sah dan tidak benar,” kata Arman kepada pedulirakyat.co.id, Minggu (27/10/2019).
Arman melanjutkan, bahwa bagaimana bisa ada hasil Musda kalau tidak korum lagi. Karena OKP yang memilih hanya 41 OKP, yang tidak masuk dalam daftar dari 41 itu dianggap terlambat atau tidak ada. Termasuk IMM, IPM dan Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) tidak ada namanya di 41 OKP itu. ”Sementara adek-adek IPM, IMM dan NA ada semua tadi malam,” ungkap Arman.
Sementara itu Ulil Amri sebagai steering mengungkapkan, bahwa Musda KNPI Bulukumba belum menghasilkan ketua baru. “Kalau ada ketua baru mengatasnamakan hasil Musda dengan cara aklamasi itu tidak benar, dan saat ini saya menuju Makassar sebentar saya kirimkan rilisnya dari KNPI I,” ujar Ulil saat ditelpon oleh Muh. Basri Lampe.
Selain itu Sappewali Kutong sebagai calon ketua KNPI Bulukumba periode 2020-2023, ia menjelaskan, bahwa seharusnya Musda KNPI ini dijadikan ajang konsolidasi untuk kemajuan KNPI Bulukumba yang akan datang.
”Siapapun terpilih kami tetap terima selama dengan cara demokrasi sesuai diatur dalam konstitusi musyawarah KNPI. Kalau dengan cara yang licik terkesan dipaksakan salah satu kandidat mau dimenangkan maka kami tidak terima. Masa pak OKP yang tidak pernah keluar dari forum, dia hanya keluar saat di skorsing sidang dan ujung-ujungnya dianggap tidak ada,” jelas Sappewali sapaan akrabnya Black.(rls)
