PEDULIRAKYAT.CO.ID, JAKARTA — Calon wakil presiden Sandiaga Uno tengah memikirkan strategi untuk membenahi utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Menurut dia, penyelesaian persoalan BUMN mesti dilihat korporasi per korporasi lantaran perseroan mesti dilihat dari fungsinya sebagai entitas korporasi.
“Kita harus lihat sustainability dari BUMN tersebut. Kalau utangnya sudah terlalu tinggi, masing-masing korporasi harus didorong untuk melakukan right-sizing, sekuritisasi aset, atau mereka lakukan restrukturisasi utangnya dan sebagainya,” ujar Sandiaga di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018. Di samping itu ia akan mendorong prinsip profesionalisme dan good corporate governance.
Menurut Sandiaga, meningkatnya utang negara disebabkan oleh stagnannya pemasukan. Namun, pengeluarannya terus meningkat. “BUMN skrg sudah masuk utang pemerintah dan utang sektor publik,” kata dia. “Ini kalau disatukan sudah luar biasa besarnya dan angkanya sudah di atas 60 persen dari PDB kita.”
Oleh karena itu, Sandiaga mengatakan rumus untuk mengatasi persoalan itu sebenarnya sederhana, yakni meningkatkan penerimaan pemerintah dan melakukan penghematan. Adapun cara untuk berhemat tetapi terus membangun adalah dengan menggunakan pola-pola kerjasama pemerintah dan badan usaha. “Saya yakin pemerintah sudah punya, tapi belum dioptimalkan dan belum dieksekusi lebih cepat lagi,” katanya.
Di samping itu, Sandiaga menyoroti melambungnya utang BUMN. Terlebih ia mendapat kabar bahwa utang BUMN saat ini sudah lebih dari Rp 5.000 triliun. “Ini utang sektor publik sudah di atas 60 persen, ditambah lagi utang BUMN. It’s worrying,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat semestinya memperhatikan dan khawatir. Sebab, kondisi itu bisa saja diikuti dengan ancaman dari guncangan ekonomi baik di luar maupun di dalam negeri. “Bagaimana kalau ada perlambatan ekonomi, bagaimana kalau perang dagang berlanjut, bagaimana kalau harga komoditas anjlok luar biasa?” kata Sandiaga.
Kekhawatiran Sandiaga itu bukan tidak berdasar. Menurut dia, sehabis melakukan lawatan di Sumatera Utara, ia mendapati bahwa banyak keluhan dari masyarakat lantaran jebloknya sawit dan karet. “Penghasilan petani betul-betul menghadapi tekanan.”
Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, menjelaskan utang perusahaan BUMN yang mencapai Rp 5.271 triliun, namun tidak semuanya berasal dari utang rill. Dia menuturkan utang BUMN di sub sektor keuangan Rp 3.311, kemudian dana pihak ketiga atau DPK Rp 2.448 triliun, dan premi asuransi dan lain-lain Rp 335 triliun.
“Lagi-lagi utang rill ada 1.960 triliun. Saya sengaja buat di dalam lima kategori industri,” ucap Aloysius di Kantor Kementerian BUMN, Selasa, 4 Desember 2018. Utang tersebut, ujar Aloysius, merupakan utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri yang harus diakui sebagai utang. Dia mengatakan premi ditanggung oleh perusahaan.(tempo.co)
