Pernyataan Sikap
Perhimpunan Pemuda Madani
PEDULIRAKYAT.CO.ID, JAKARTA — Di Tengah situasi Nasional yang begejolak, Dari Jakarta hingga menjalar seluruh wilayah Indonesia, maka kami dari Perhimpunan Pemuda Madani menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi tersebut. Dalam situasi yang demikian kami mendesak Presiden untuk segera melakukan Langkah-langkah Politik dan strategis untuk mengakhiri ketegangan ini. Presiden perlu menyadari bahwa gejolak social ini terjadi begitu cepat dan sulit untuk dihentikan. Aksi pembakaran Gedung-Gedung DPRD dibeberapa Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan reaksi sporadis dan terlatih.
Sikap Arogansi Pejabat dan Anggota DPR RI yang tidak bisa menjaga tutur kata dan bahasanya dihadapan publik membuat Masyarakat semakin geram. Diperhebat lagi oleh Kebijakan pemerintah yang memberikan kemewahan kepada Pejabat, menciptakan kecemburuan dan ketersinggungan sosial. Belum lagi perilaku korupsi, penyelewenangan dan Tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh para pejabat di tengah situasi rakyat yang kesulitan.
Para Menteri sebagai Pembantu Presiden tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi Masyarakat dengan memberikan informasi yang salah dan atau sengaja berbohong kepada presiden dengan laporan-laporan “asal bapak senang”. Sehingga Presiden tidak mengetahui secara pasti kondisi dan keadaan Masyarakat yang sedang serba kesulitan. Para Menteri-menteri Presiden Sebagian besar yang berasal dari keberlanjutan adalah Menteri-menteri yang bermasalah, baik secara politik maupun hukum. Keberadaan mereka di pemerintahan hanya menjadi beban bagi Presiden.
Tindakan Aparat Kepolisian yang represif hingga membunuh Affan Kurniawan telah memancing emosi massal yang sangat dahsyat dikalangan mahasiswa dan rakyat. Penanganan Demonstrasi yang brutal tanpa mengenal rasa kemanusiaan oleh Anggota Polri tidak lain adalah kegagalan Polisi memetakkan kondisi lapangan demontrasi dan bisa anggap bagian dari desain untuk memicu kerusuhan yang besar.
Bahwa kordinasi penanganan Demontrasi yang dilakukan oleh Polisi memperlihatkan adanya pembiaraan tanpa pengamanan terhadap fasilitas-fasilitas public. Kapolri sebagai pimpinan tertinggi institusi kepolisian gagal dalam melakukan Upaya-upaya pencegahan. Sehingga Demontrasi berujung pada pembakaran dan pengrusakan itu dapat dianggap pembiaraan.
Begitu juga mengenai kagagalan Badan Intelijen Negara dalam pengolahan informasi intelijen untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional termasuk adanya infiltrasi Asing yang mencoba memanfaatkan situasi dalam negeri. Akibat dari kegagalan BIN tersebut, muncul pernyataan bias dari tokoh senior yang menyebut Demonstrasi ditunggangi asing. Padahal situasi lapangan hanya mengandalkan asumsi, bukan pada realitas. Sehingga dalam mengatasi situasi ini, tidak komrehensif dan mengabaikan kondisi yang terjadi sesungguhnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas Perhimpunan Pemuda Madani mendesak Presiden untuk segera melakukan tindakan-tindakan politik dan konstitusional dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan terhadap para pejabat dan anggota DPR dan mengalihkan anggaran pada program jaringan pengamanan sosial (social safety nett) yang menyentuh langsung pada rakyat.
2. Mengevaluasi Seluruh kementerian dan memberhentikan menteri-menteri yang tidak memiliki prestasi dan hanya membuat laporan palsu terhadap presiden dengan sengaja untuk menghalangi atau membohongi presiden tentang kondisi dan keadaan rakyat yang sesungguhnya
3. Mengakhiri dual legitimasi dalam pemerintahan dengan memberhentikan menteri-menteri yang memiliki loyalitas ganda dan melayani kepentingan rezim lama dan oligarki.
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh pada institusi kepolisian sekaligus momentum untuk melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian. Untuk itu DPR Perlu meminta pertanggungjawaban Kapolri dan jajaranya serta Presiden mengambil keputusan memberhentikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
5. Melakukan evaluasi terhadap kepala Badan Intelijen Nasional sekaligus meminta pertanggungjawaban Kepala BIN terhadap informasi dan laporan analisis BIN terhadap situasi sosial, politik dan keamanan, serta mempererjelas adanya infiltrasi Asing, termasuk mengaudit dana asing yang masuk di Indonesia.
6. Meminta Kepada Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan konstitusional, dengan segera mengeluarkan suatu revolusi hukum dengan menyatakan keadaan tertentu atas kondisi bangsa ini.
Demikian pernyataan ini kami bua atas perhatianya kamu ucapkan terima kasih.
Tinggalkan Balasan