PEDULIRAKYAT.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufiq Lubis Mengatakan Bahwa Kehadiran presiden Indonesia untuk berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bukanlah sekadar kunjungan kerja biasa. Tradisi ini telah berevolusi menjadi ritual diplomatik yang sarat makna, sebuah pernyataan resmi pertama di panggung global yang menandakan arah politik luar negeri seorang pemimpin baru.
Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya
Dalam Sejarahnya Presiden Pertama Indonesia Bung Karno hadir di PBB bukan sebagai peserta biasa, melainkan sebagai pembentuk narasi global. Pidato legendarisnya “To Build The World A New” pada 30 September 1960 adalah masterpiece diplomasi. Dalam suasana Perang Dingin, ia tidak hadir untuk mencari legitimasi, tetapi justru memberikan legitimasi kepada PBB dengan menyuarakan suara negara-negara baru merdeka (New Emerging Forces/NEFOS). Kehadirannya adalah perlawanan terhadap status quo (Old Established Forces/OLDEFOS) dan deklarasi bahwa Indonesia adalah kekuatan moral dan politik yang harus diperhitungkan. Bagi Soekarno, Majelis PBB adalah panggung untuk revolusi.
Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Soeharto menggunakan podium Sidang Umum PBB untuk memproyeksikan image Indonesia sebagai negara yang stabil, damai, dan sedang membangun, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah gejolak tahun 1965, kehadiran Soeharto bertujuan meyakinkan dunia bahwa Indonesia aman bagi investasi dan menjadi partner yang bertanggung jawab dalam komunitas internasional. Pidato-pidatonya seringkali berfokus pada pembangunan ekonomi, kerja sama Selatan-Selatan, dan stabilitas kawasan, terutama setelah invasi ke Timor Timur pada 1975 yang membuatnya harus berdiplomasi untuk membela kebijakannya di forum global. Jaman Soeharto Adalah Era Stabilisator dan Pembangunan Ekonomi
Sementara di Era Pasca-Reformasi 1998, kehadiran presiden Indonesia di Sidang Umum PBB memiliki makna rekonsiliasi dan reintegrasi. Disaat Presiden B.J. Habibie Memimpin, beliau hadir untuk meyakinkan dunia tentang transisi demokrasi Indonesia pasca-Soeharto. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membawa semangat pluralism, Co-eksisten dan perdamaian, mencerminkan identitas baru Indonesia. Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri hadir dalam atmosfer pasca tragedy 9/11 dan menyatakan perang Indonesia terhadap radikalisme dan terorisme, sekaligus menegaskan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Masa ini adalah era dimana Indonesia berusaha membersihkan nama dan kembali dipercaya sebagai anggota masyarakat internasional yang demokratis.
Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan kehadirannya di Sidang Umum PBB sebagai panggung untuk mempromosikan peran Indonesia sebagai “jembatan” dan “juru damai” global. Dengan percaya diri, ia menyuarakan isu-isu seperti dialog antaragama, demokrasi, dan perdamaian. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti percakapan global, tetapi aktif membentuknya. Kehadiran SBY adalah puncak dari diplomasi soft power Indonesia, yang berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan bahkan sempat digadang-gadang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Dan Presiden Joko Widodo membawa gaya yang berbeda. Pidato pertamanya di PBB yang berjudul “Dari Desa ke PBB”, mencerminkan fokusnya yang konkret dan pragmatis. Podium PBB dimanfaatkan untuk diplomasi ekonomi. Ia lebih banyak membahas kerja sama pembangunan, investasi, infrastruktur, dan isu-isu praktis seperti perubahan iklim dan kelapa sawit. Kehadiran Selanjutnya Via Online Presiden Jokowi menggunakan Majelis PBB sebagai panggung untuk meyakinkan investor global dan mempromosikan kepentingan nasional yang sangat teknis pasca Wabah Covid19. Gaya ini menunjukkan evolusi prioritas Indonesia dari politik ideologis ke ekonomi-pragmatis, dan semua dilakukan melalui komunikasi Daring
Kini, Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti tradisi kehadiran di Sidang Umum PBB ini dalam konteks dunia yang sangat berbeda, Dalam situasi perang di Eropa, ketegangan AS-China, krisis iklim, dan ketidakpastian ekonomi global. Prabowo dapat dikatakan berada Di Persimpangan Sejarah, Tentu hehadirannya akan dibaca publik melalui dua lensa:
1. Kontinuitas: Apakah ia akan meneruskan tradisi politik luar negeri “bebas-aktif” dan komitmen pada multilateralisme seperti para pendahulunya.
2. Perubahan: Sebagai mantan jenderal dengan visi yang sering disebut lebih nasionalis dan tegas, apakah ia akan membawa gaya dan substansi baru yang lebih ofensif dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Dunia akan memperhatikan, Akankah ia mengikuti jejak Soekarno dengan retorika yang vokal dan berani? Atau mengadopsi pendekatan SBY sebagai juru damai? Ataukah melanjutkan gaya pragmatis Jokowi dengan fokus pada ekonomi.
Yang Pasti Tradisi Gerakan Diplomasi Sejak Pra Kemerdekaan, Pasca Kemerdekaan, Saat Konferensi Asia Afrika dan Tradisi kehadiran presiden Indonesia di Sidang Umum PBB adalah cermin dari evolusi bangsa. Dari revolusioner (Soekarno), ke stabilisator (Soeharto), ke reformis (Habibie – Gusdur – Megawati), ke juru damai global (SBY), hingga ekonomi pragmatis (Jokowi). Setiap pidato perdana adalah halaman pertama dari babak baru diplomasi Indonesia. Hal yang menarik adalah Siapa pun Presiden Indonesia Selalu Konsisten Untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina
Bagi Prabowo, tradisi ini adalah tantangan sekaligus kesempatan. Tantangan karena ia akan dibandingkan dengan para pendahulunya. Kesempatan karena ia dapat mendefinisikan ulang peran Indonesia di panggung dunia yang sedang tidak menentu, dan menyatakan kepada dunia “Inilah Indonesia yang saya pimpin, dan inilah kontribusi kami untuk tatanan global.” Kehadirannya bukan hanya tentang Prabowo, melainkan tentang penempatan Indonesia di persimpangan sejarah dunia abad ke-21. Pungkas Tantan Yang Merupakan Insiator serta Pendiri Asian African Youth Government dan World NYC Federation, didampingi Sekjend Ahmad Fauzan dan Bendahara Umum DPP KNPI Pam Riadi
Tinggalkan Balasan