PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Jokowi Dodo mengumumkan kenaikan harga Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite pada sabtu (3/9/2022). Kenaikan ini pun direspon oleh banyak kalangan, salah satunya oleh Mantan Presiden BEM FH Unhas, Taufik Hidayat.
Taufik mengaku prihatin dengan kebijakan Presiden menaikkan harga BBM pada hari libur secara tiba-tiba di istana negara. menurutnya sikap presiden ini pengecut dan ketidakmampuan berhadapan dengan publik.
“Presiden bersama para pembantunya menaikkan harga BBM dihari libur seperti ini adalah bentuk bahwa presiden pengecut dan tidak siap berhadapan dengan publik, seorang pemimpin menunjukkan sikap pengecut seperti sangat-sangat memalukan. Ini seakan telah menjadi kebiasaan contohnya juga Undang-undang yang sahkan tengah malam, kebijakan ditetapkan dihari libur,” kata Taufik sesuai keterangannya kepada pedulirakyat.co.id, Minggu (4/9/2022).
“Banyak kebijakan yang dilakukan seperti ini, seakan-seakan pejabat kita tidak mampu melihat rakyat dengan kebijakannya, sangat memalukan sebagai bangsa yang besar. Seorang pemimpin tidak menunjukkan sikap keteladanan,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya Taufik juga mengungkapkan, bahwa menaikkan harga BBM ini adalah kebijakan yang tidak tepat. Menurutnya kebijakan menaikkan harga BBM berdampak secara meluas harus dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua pihak, bukan seakan dilakukan diam-diam.
“Kebijakan menaikkan harga BBM akan berdampak secara meluas, kita melihat bahwa kebijakan ini tidak dirumuskan secara partisipatif, publik menolak kebijakan ini. Kita harus hati-hati dalam menaikkan harga BBM, karena jika harga BBM naik, akan diikuti harga barang dan jasa juga akan ikut naik,” ujar Taufik.
“Masyarakat sipil harus mengawal isu ini, kawan-kawan mahasiswa menjadi benteng terakhir untuk menyuarakan jeritan rakyat yang tidak mampu untuk bersuara, jalanan seakan merindukan kehadiran mahasiswa,” tambahnya.
Taufik meminta Presiden untuk berani berhadapan dengan publik, mempertanggung jawabkan kebijakannya, bukan bersembunyi dibalik megahnya istana negara. Presiden harus mencabut kebijakan ini, ini adalah kebjakan yang secara nyata menambah derita dan jeritan rakyat.
Tinggalkan Balasan