PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang. Dengan kenaikan ini berarti, peserta yang tadinya membayar iuran Rp80 ribu akan naik menjadi Rp160 ribu per orang per bulan.
Untuk peserta kelas mandiri II, mereka usul agar iuran dinaikkan dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp16.500 dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran ini akan membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan semakin sehat. Hitungannya, kalau kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Kementerian Keuangan dan mulai diberlakukan 1 Januari 2019, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang selama ini defisit bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun.
”Nah surplus itu bisa menutup defisit pada 2019. Pada tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun. Sudah ditutup pun masih surplus,” ucap Sri Mulyani, Selasa (27/8/2019) sesuai dilansir CCN Indonesia.
Pemuda: Pemerintah Macam Apa ini?
Mengatasnamakan dari Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Kabupaten Bulukumba (FKPP B) Sulsel, Muh. Basri Lampe menanggapi isu tersebut, bahwa dirinya tidak sepakat atas issu iuran BPJS kesehatan mau dinaikkan dua kali lipat.
“Saya tidak sepakat dinaikkan, maumu dinaikkan karena kamu tidak membayar iuran bu Sri Mulyani.
Kamu yang dibayarkan oleh negara.
Kamu tidak rasakan oleh rakyat yang membayar iuran BPJS kesehatan setiap bulan yang tidak ada pekerjaannya. Mereka membayar paling rendah 25 ribu 500 rupiah kelas paling rendah. Tidak dibayar, kami didendah,” ungkap Basri.
Lanjut, Basri mengatakan bahwa, negara macam apa ini dan pemerintah macam apa seperti ini?. Seharusnya pemerintah hadir memberikan solusi bagaimana caranya, memberikan pelayanan kesehatan yang gratis, pendidikan yang gratis dan pembangunan ekonomi yang bagus.
“Tidak salah jika saya katakan negara disuplai oleh masyarakat bawah.
Dengan ada isu iuran BPJS kesehatan lagi mau dinaikkan dua kali lipat dari pembayaran sekarang. Jangankan mau dinaikkan, pembayaran itu saja, masih banyak masyarakat tidak mampu bayar,” kata Basri putra Bulukumba Sulsel yang juga alumni FH UMI itu.
Lebih lanjut, Basri mengungkapkan, pemerintah sekarang dalam hal ini Presiden Jokowi dan jajarannya, malah menambah beban negara. Karena mau memindahkan ibukota, masyarakat tidak butuh ibukota baru. Masyarakat butuh pelayanan yang bagus, ekonomi yang bagus.
“Lagi-lagi saya tegaskan, masyarakat tidak butuh ibukota baru pak Presiden, masyarakat butuh pelayanan gratis. Memangnya membangun ibukota baru tidak memakai anggaran yang banyak.
Sekali lagi, bahwa masyarakat butuh pelayanan yang baik. Masyarakat tidak sepakat iuran BPJS kesehatan dinaikkan dua kali lipat. Masyarakat menuntut, bagaimana pelayanan kesehatan digratiskan. Salam hormat dari Suara Rakyat,” tegas Basri.(redaksi pedulirakyat.co.id)
