Berita

Buntut Rencana Pembentukan Pansus, 109 Kepala Desa Akan Duduki Kantor DPRD Bulukumba

245
0

BULUKUMBA, Pedulirakyat.co.id — Panitia khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) yang rencananya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Bulukumba.

Sedikitnya 109 kepala desa Se-Kabupaten Bulukumba memprotes rencana pembentukan Pansus BLT Desa lantaran DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri urusan desa mengenai pembagian BLT Desa.

Advertisement

Menurut mereka, program BLT merupakan program dari pemerintah pusat yang memang telah ada petunjuk teknis soal penyalurannya sehingga para kepala desa mempertanyakan regulasi dan alasan DPRD bentuk Pansus. Mereka curiga, pansus ini jadi kebijakan politik untuk kepentingan kelompok.

Ketua APDESI Bulukumba, Abdul Rais mempertanyakan apa urgensi pansus dan memanggil kades soal BLT-DD, ini perlu diperjelas dulu yang seharusnya bukan pansus, tapi RDP dengan mitra kerja soal apa kendala dan hambatan yang dihadapi masing kades dimasa pandemik ini.

“Harusnya DPRD menggelar RDP dengan mitra kerja, bukan malah buat pansus” Tegasnya.

Ditempat terpisah Kades Bontonyeleng Andi Mauragawali (Opu) dengan tegas menolak Pansus yang dibuat oleh DPRD Bulukumba. Menurutnya pansus yang dibentuk DPRD Bulukumba tidak ada gunannya karena, BLT sudah jelas penerima dan anggarannya. Opu juga tegas menyatakan bahwa DPRD Bulukumba terlalu jauh mencampuri ‘dapur’ desa.

“Terlalu sensitif ini DPRD kalau dapur desa diabuatkan Pansus,” tegas Opu saat berbincang dengan kepala desa di Kecamatan Ujungbulu.

Apalagi soal pembagian BLT. Pembagian BLT ini punya regulasi dari kementerian desa. “Tentu kami semua kepala mengikuti regulasi tersebut. Lalu apalagi yang dipersoalkan oleh DPRD?”

Dikatakannya, Senin mendatang, ia dan beberapa kepala desa lainnya sepakat untuk menduduki DPRD dan meminta untuk mencabut Pansus tersebut.

Sementara itu Anggota DPRD Sulkifli Saiyye dari Fraksi PDIP dengan tegas menolak Pansus yang dibuat dan disetujui oleh Ketua DPRD Bulukumba.

“Saya dari PDI Perjuangan tetap ngotot menolak pansus BLT dan pansus Covid-19. waktu rapat pimpinan fraksi dilakukan foting dan saya kalah, namun tetap menolak di dalam sidang paripurna kemarin,” terang Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan bahwa pembentukan Pansus oleh DPRD bertujuan untuk menelusuri pembagian BLT dan mencari data penerima BLT yang tidak tepat sasaran.

“Saya pribadi berpikir bahwa pembagian BLT ada mekanisme dan petunjuk teknis dari Kementerian Desa tentang BLT dana desa. Sedangkan untuk Covid-19 saya berpikir bahwa tim gugus kerja Covid-19 ada aturan yang keluar dari pusat tentang pembentukan tim gugus kerja Covid-19 oleh Presiden dan pola kerjanya serta tugas dan kewenangannya,” tambah Zulkifli.

Sementara untuk penganggaran, lanjut Zulkifli, bahwa tim gugus kerja Covid-19 akan mempertanggungjawabkan setelah berakhir masa kerja Covid-19, dan kalaupun ada kejanggalan yang masif dan berdampak luas baru dibuatkan pansus,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here