PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Polemik tata kelola dan krisis kepemimpinan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari Pengamat Pendidikan, Andi Hendra Dimansa, yang menilai adanya keterlibatan aktif Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UNM dalam mendukung calon dekan dengan rekam jejak yang dipersoalkan publik justru memperburuk krisis integritas di internal kampus.
Menurut Andi Hendra, situasi yang berkembang di FIKK UNM saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamika biasa dalam perguruan tinggi. Ia menilai, berbagai dugaan maladministrasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya mencuat seharusnya menjadi alarm bagi pimpinan universitas untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan justru memperkuat kelompok yang dinilai bermasalah.
“Ketika Plt Rektor ikut cawe-cawe dan memberikan dukungan penuh terhadap figur yang rekam jejaknya sedang dipersoalkan publik, maka itu justru menambah deretan pelemahan nilai-nilai integritas yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan di FIKK UNM,” tegasnya, sesuai dalam keterangan rilisnya, Sabtu (9/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya berbagai laporan dugaan maladministrasi dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian di FIKK UNM. Dalam sejumlah dokumen pengaduan yang beredar, terdapat dugaan pengalokasian dana hibah hingga ratusan juta rupiah kepada pihak-pihak tertentu, termasuk yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan fakultas. Selain itu, muncul pula dugaan pungutan liar terhadap CPNS dosen sebesar Rp55 juta serta praktik pengelolaan anggaran tanpa dasar legalitas yang memadai.
Andi Hendra menilai, dalam situasi seperti ini, publik kampus berharap pimpinan universitas hadir sebagai penjaga moral institusi, bukan menjadi bagian dari pusaran konflik kepentingan.
“Sebagai orang yang dipercaya kementerian, Plt Rektor seharusnya berdiri di atas semua kelompok. Jabatan itu bukan alat untuk merawat loyalitas politik internal, tetapi amanah untuk menyelamatkan marwah institusi,” ujarnya.
Meski melontarkan kritik keras, Andi Hendra tetap berharap Plt Rektor UNM mampu menunjukkan sikap kenegarawanan dalam mengambil keputusan strategis ke depan.
“Kami berharap Plt Rektor diberi kesadaran untuk mendengar dan mencermati dengan baik setiap kebijakan yang akan diputuskan demi UNM yang lebih baik. Fokuslah menjalankan tugas yang dibebankan kementerian, bukan memberi perhatian kepada kelompok tertentu yang justru dapat menyeret kampus ke arah kehancuran,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa civitas akademika UNM saat ini sudah lelah dengan narasi populis dan janji pembangunan yang tidak memiliki basis perencanaan yang jelas.
“Tidak perlu mengumbar janji mau membangun sana-sini kalau ujungnya hanya menjadi retorika. Fakultas IKK sebenarnya sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup memadai. Yang dibutuhkan hari ini bukan pencitraan pembangunan, tetapi kepemimpinan yang mampu mengelola dan memanfaatkan fasilitas itu dengan benar,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utama UNM saat ini bukan semata soal fisik bangunan, melainkan krisis komitmen dan tata kelola. Karena itu, ia mendorong agar seluruh proses pengambilan kebijakan di lingkungan kampus dilakukan secara transparan dan bebas dari kepentingan kelompok.
“Kalau kampus mulai kehilangan integritas, maka yang runtuh bukan hanya administrasi, tetapi kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan itu jauh lebih berbahaya,” pungkasnya.
Selain itu, setelah redaksi menerima rilis tersebut, redaksi langsung konfirmasi kembali PLT Rektor UNM Prof. Farida. Namun hal yang sama saat konfirmasi pertama redaksi belum ada lagi konfirmasinya sehingga berita ini diterbitkan. Bahkan konfirmasi kedua ini, hanya ceklis 1 WA redaksi yang diduga diblokir WA redaksi sama PLT Rektor tersebut, karena konfirmasi pertama dapat ceklis 2 tapi saat konfirmasi kedua hanya ceklis 1.
Kalau memang benar diblokir WA redaksi pedulirakyat.co.id, ini menjadi pertanyaan besar kepada PLT Rektor UNM, apakah benar yang dikatakan pengamat tersebut atau gimana. Karena seharusnya pejabat tertinggi dalam hal ini PLT Rektor wajib merespon dengan baik pertanyaan dari awak media supaya informasi/rilis berita tersebut berimbang, tapi ini hanya menimbulkan persoalan baru karena tidak merespon.
Tinggalkan Balasan