PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik.
Ruang Publik Edisi #7 dilaksanakan 27 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WITA yang dipandu oleh Luna Vidya sebagai host dan menghadirkan narasumber yakni Hj. Fatmawati Rusdi Wakil Walikota Makassar Periode 2021-2024 yang diwakili oleh Achi Soleman S.STP.MSi, IR. Naidah Naing, S.T., M.Si., Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Husmirah Husain, Direktur Program Institute of Community Justice (ICJ) Makassar Ruang Publik Edisi #7 mengangkat tema “Perempuan dan Masyarakat Urban”. Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting yang diikuti oleh berbagai komunitas.
Luna Vidya selaku host membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif bersama narasumber.
Pandangan awal mengenai bagaimana membaca perempuan dalam konteks Masyarakat dan apa yang terjadi dengan makassar sebagai Restorasi ruang kota yang inklusi disampaikan oleh Achi Soleman selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.
“Kalau kita berbicara tentang perempuan kita berangkat dari kesetaraan gender. Penjabaran dari visi misi walikota yang fokus kepada ruang publik yang inklusi. Visi misi ketiga bisa lihat bahwa ada program peningkatan pedestrian dan koridor hijau yang ramah beberapa program lainnya termasuk di dalamnya program percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif gimana termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana kota yang berbasis difabel dan beberapa program lainnya,” ujar Achi
Sebagai seorang akademisi Naidah Naing memberikan pandangan yang memotret situasi urban dan perempuan
“Berangkat dari kota yg inklusif dimana semua warganya memiliki hak akses yg sama terhap fasilitas umum yang didalamnya ada perempuan,” ungkap Naidah Naing selaku akademisi
Naidah Naing berharap Kota Makassar dapat menjadi kota yang feminism, tidak ada lagi marginalisasi terhadap perempuan dan jauh dari ancaman. Sebagai seorang arsitektur, Naidah Naing berharap aksesibilitas perempuan terhadap ruang publik dapat diakomodir. Seperti, hadirnya layanan penerangan di jalanan. Serta, hadirnya ruang khusus bagi ibu menyusui. Naidah Naing juga menyampaikan bahwa perempuan banyak hidup di pemukiman kumuh, 50% belum dapat mengakses fasilitas umum. Sebaiknya dalam perencanaan kebijakan perlu melibatkan perempuan.
Pandangan terkait pentingnya pelibatan perempuan dalam segala bentuk perencanaan kebijakan publik, juga dijelaskan oleh Husmirah Husain selaku aktivis LSM dari ICJ Makassar.
“Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh. Hal ini mengacu pada konsep kenyamanan berdasarkan visi misi Wali Kota Makassar, masalah kita bukan hanya bergerak mengenai emansipasi tapi masalah terberat kali ini adalah kekerasan. Kebutuhan di perkotaan belum semua proses pembanguna mempertimbangkan secara proporsional kebutuhan perempuan. Harapannya perempuan bisa terlibat dalam pembangunan agar bisa mendapatkan dampak dari pembangunan tersebut.,” ungkap Ira
Selanjutnya, Luna Vidya memantik narasumber untuk menyampaikan pandangan terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengambil peran sebagai masyarakat urban.
Achi Soleman menyampaikan data bahwa 90.000 perempuan masih hidup dalam circle keluarga miskin. Pemerintah akan hadir dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan berbasis lorong-lorong sebagai sebuah solusi yang efektif dan menyentuh semua elemen masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.
Naidah Naing menyampaikan bahwa perempuan yang berkiprah diluar di sektor publik, yang ingin dilakukan pemerintah menjadikan lorong-lorong sebagai sektor wisata, dimana perempuan yang banyak terlibat dalam hal itu. Sehingga perempuan akan diberdayakan. Dampak yang berkepanjangan yakni lorong akan bangkit dan banyak pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas perempuan terhadap layanan publik.
Husmirah Husain juga menyampaikan bahwa wajah kemiskinan kota dapat dilihat melalui kondisi perempyan yang ada dalam kota tersebut. Terdapat tigas hal yang perlu dibangun oleh pemerintah yakni pertumbuhan pemukiman mengarahkan program kepada lingkungan yang lebih sehat kepada pemukiman kumuh, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan berbasis gender.
Naidah Naing menambahkan bahwa perempuan perlu menjadi subjek pembangunan dimulai dari pemberdayaan perempuan pada tingkat RT/RW atau majelis taklim yang mengetahui kebutuhan perempuan yang dapat dirumuskan dalam proses pembangunan kita.
Pada akhir sesi, Luna Vidya memberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement.
Husmirah Husain menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk lebih mendekatkan layanan seperti Shelter Warga. Selain itu, penting adanya penguatan sinergitas pemeritah dengan sektor lainnya untuk menyediakan layanan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ditambahkan pula oleh Naidah Naing untuk lebih meminimalkan praktek budaya yang membahayakan perempuan. Hal ini dapat dimulau dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi erhadap perempuan dalam bidang sarana dan prasarana. Kehadiran Achi Soleman menjadikan aspirasi yang disampaikan melalui Ruang Publik Edisi #7 dapat tersampaikan secara langsung kepada stakeholder yang berwenang.
Tinggalkan Balasan