​Pelaporan Kapal TB tanpa Penyijilan Berujung Pemecatan Sepihak

15

PEDULIRAKYAT.CO.ID, MAKASSAR — ​Kapal TB.DIAN YUSPA I yang beroperasi di Makassar Newport milik PT.ADHIGUNA KERUKTAMA/AGEN PALLAWARUKKA,ABK kapalnya berjumlah sembilan (9) orang termasuk Nakhoda tak memiliki sijil.

​Tri Sutrisno (31) Nakhoda kapal tersebut sudah sering menanyakan tentang penyijilan ini ke pihak perusahaan maupun agen, tapi tak ada tanggapan.

​Hingga akhirnya, kata Tri, tanggal 11 September 2019 Nakhoda beserta 8 crewnya memutuskan untuk menanyakan hal ini ke pihak instansi yang berwenang yaitu Syahbandar. “Kita mendatangi Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan hasilnya pun tak menemui jawaban yang jelas dari pihak Syahbandar,” kat Tri sesuai rilis yang diterima pedulirakyat.co.id, Selasa (8/10/2019).

Lanjut ​Tri, bahwa setelah melaporkan hal ini ke Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) cabang Sulsel, Anhar selaku bendahara PPI Sulsel membenarkan laporan Crew TB.DIAN YUSPA I ini.

​Setelah mendapat laporan tersebut, Anhar mengatakan bahwa dari PPI Sulsel melakukan persuratan pada tanggal 13 September 2019 ke pihak Syahbandar Makassar agar bisa menjadi Fasilitator dalam memediasi hal ini.

“​Pada tanggal 27 September 2019, barulah agenda mediasi itu dilakukan yang mana dihadiri oleh perwakilan pihak perusahaan. Saat mediasi kami dari PPI mengajukan tuntutan agar pihak perusahaan membayarkan hak-hak pesangon bagi semua crew. Karena pihak perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pergantian semua crew diatas kapal,” ujar Anhar.

​Anhar mengungkapkan bahwa dalam kasus ini pihak perusahaan telah melakukan kesalahan, dengan tidak di sahkannya PKL para ABK ke instansi yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan yaitu Syahbandar. Hingga tak ada penyijilan yang mengacu pada aturan pengawakan.

​Tentunya dalam hal ini pihak Syahbandar mempunyai tugas dalam bidang pengawasan, sebagaimana dalam Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat (56) bahwa Syahbandar adalah pejabat Pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

​Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran Jo Peraturan Menteri Perhubungan No.34 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama pasal 16 ayat (1) bahwa seksi kepelautan mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

“​Kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia (DPD PPI) Sulsel dalam hal ini akan melanjutkan kasus ini ketingkat Tripartit Disnaker kota Makassar,” tehas Anhar.

​Laporan : Teddy (Ketua PPI DPD Sulsel)(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here