Syamsir Paro Klarifikasi Soal Insiden Robek Daftar Hadir di Kantor DPRD Bulukumba

Avatar
Syamsir Paro (Anggota DPRD Bulukumba)

PEDULIRAKYAT.CO.ID, BULUKUMBA — Syamsir Paro Legislator PAN Bulukumba angkat bicara terkait insiden yang terjadi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD kemarin. Di mana dia merobek daftar hadir karena makanan dan minuman rapat telat datang.

​Syamsir mengakui telah merobek kertas daftar hadir. Hal itu dilakukan lantaran kesal dengan sikap Sekretariat DPRD Bulukumba. Sebab, kejadian serupa bukan hanya kali itu terjadi. Melainkan tiga kali dalam kurung waktu dua minggu.

​Pada RDP polemik pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) misalnya, beberapa tamu tidak memperoleh makanan. Waktu itu dirinya memanggil Sekretariat DPRD untuk diingatkan secara persuasif agar kejadian itu tidak terulang lagi.

​“Saat itu kami panggil Sekwan (HM Daud Kagak) dan PPK-nya dan mereka meminta maaf, tetapi saya bilang malu kita kalau ada tamu baru tidak diberi makannya lalu pulang,” ungkap Syamsir, Sabtu, 13 Juli 2019.

​Dua hari berikutnya, kata Syamsir, anggota dewan kembali mengeluh lantaran menu makanan yang disiapkan hanya sepotong telur, seiris ikan bandeng, dan mie goreng. Sementara anggaran yang disiapkan senilai Rp30 ribu per porsi.

​“Bukan kami tolak menunya, tetapi karena ada anggaran dan menu yang disiapkan sepertinya tidak sesuai dengan tarifnya,” katanya sesuai dikutip fajar.

​Puncak kekesalan mereka terjadi pada RDP Jumat (12/7/2019). Di mana makanan dan minum belum datang sementara rapat sudah ditutup. Syamsir mengaku saat itu memanggil Sekretaris DPRD dan meminta penjelasan penyebab lambatnya makanan tiba.

​Kata dia, lambatnya makanan tiba karena terjadi mis komunikasi. Kendaraan tidak ada. “Jadi saya bilang Pak Sekwan tidak becus karena persoalan begini tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini RDP yang sudah teragenda, bukan mendadak, masak tidak bisa diantisipasi padahal sudah berulang,” jelasnya.

​Saat ia beranjak ke pelataran kantor DPRD, staf Sekretariat masih sibuk dengan daftar hadir. Oleh karena itu, dirinya meminta untuk dihentikan lalu merobek kertas itu.

​“Tidak ada gunanya daftar hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena mereka tanda tangan sebagai bukti pertanggung jawaban makanan dan minuman tetapi mereka tidak dapat haknya,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *