Berita

Dilaporkan: Kepala Desa Jojjolo Memberikan Raskin Bukan Warganya dan Melakukan Kampanye

1105
0
Penyerahan bukti laporan dari Ketua Panwascam Bulukumpa Jawil kepada pelapor Muh. Basri Lampe

PEDULIRAKYAT.CO.ID, BULUKUMBA — Melanjutkan laporan hari Sabtu lalu, Ketua Umum Komunitas Pemuda Kampung Bontoa (KOMPAK BONTOA) Muh. Basri Lampe resmi melaporkan kepala Desa Jojjolo Hj. Marniati kepada Panwascam Bulukumpa, Senin, 11 Maret 2019.

Pelapor Muh. Basri Lampe, ia mengatakan, sebenarnya hari Sabtu tanggal 9 lalu laporan sudah dimasukkan sesuai prihal surat masuk KOMPAK BONTOA. Namun pihak Panwascam Bulukumpa Muhammad Jafar belum menganggap laporan tersebut. Katanya, laporan diterima harus hari kerja dan jam kerja.

Advertisement

“Maka dari itu, saya bersama pak Jafar menyepakati hari Sabtu laporan dilanjutkan hari Senin hari ini. Sehingga saat ini laporan saya resmi diterima oleh pak Jafar,” ungkap Basri.

Basri melanjutkan bahwa, ada tiga barang bukti diambil oleh pihak Panwascam Bulukumpa. 1. Surat Suara atas nama Muh. Jufri, S.H selaku calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 2 dapil 3 Bulukumpa-Rilau Ale, 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Mariani alamat Kelurahan Ballasaraja selaku penerima Raskin dari Desa Jojjolo, 3. Karung raskin sebagai bukti yang diberikan oleh kepala Desa Jojjolo.

“Saya datang melapor tadi, ditemani oleh ibu Mariani selaku saksi dan juga beberapa teman-teman dari KOMPAK BONTOA. Saya harapkan agar pihak yang berwenang mengusut tuntas secara profesional kasus ini. Karena sesuai kajian saya, ini kasus, kena pasal berlapis,” kata Basri saat ditemui oleh PeduliRakyat.co.id.

Suasana pengambilan keterangan saat melapor Muh. Basri Lampe kepada Panwascam dengan mengambil keterangan laporan Muhammad Jafar.

Katanya sesuai kajiannya, berikut pasal akan dikenakan:

1. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”.

2. Merujuk pada UU 7/2017, tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana Pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi:

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Baca juga:

https://www.pedulirakyat.co.id/kompak-bontoa-laporkan-kepala-desa-jojjolo-ke-panwascam-atas-politisasi-raskin-dan-kampanye/1390/

Sementara itu, ibu Mariani menjelaskan sesuai laporan yang disampaikan oleh Muh. Basri Lampe kepada Panwascam bahwa, memang benar mendapat raskin dari Desa Jojjolo juga diberikan surat suara oleh kepala Desa dan memberitahukan cara mencoblos.

“Ibu Desa bilang kalau dapatki kertas suara warna hijau cariki nomor 10 Partainya cobloski nomor 2. Saya tidak merubah kata-kata yang disampaikan oleh ibu Desa pak,” jelas Marniani.

Selain itu, Kepala Desa Jojjolo Hj. Marniati saat dihubungi oleh PeduliRakyat.co.id nomor yang dihubungi tidak aktif sehingga berita ini dinaikkan. (KR)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here